Hillary Tunda ke Teluk Karena Suami Sakit

Washington (ANTARA News/AFP) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton, Kamis, menunda selama sehari keberangkatannya ke Teluk, setelah suaminya dilarikan ke rumah sakit karena gangguan jantung, kata seorang pejabat departemen luar negeri.

"Menlu Hillary akan bertolak ke Qatar dan kemudian ke Arab Saudi, sebagaimana yang dijadwalkan," kata pejabat tersebut meyakinkan.

Namun, menlu masih akan berada di Washington sampai Sabtu, meskipun Jumat dia tidak buru-buru kembali dari New York."

Mantan presiden AS, Bill Clinton, sedang menjalani operasi jantung secara mendadak Kamis, setelah mengaku dadanya sakit. Namun para pembantunya mengatakan, kesehatannya membaik setelah operasi itu.

Menlu Hillary akan terbang ke Qatar Ahad, kemudian ke Riyadh dan Jeddah, Saudi Arabia, sebelum kembali ke AS Selasa, menurut para pejabat.

Bill Clinton Kamis dibawa ke sebuah rumah sakit di New York karena nyeri di bagian dada, yang ditengarai berhubungan dengan kondisi jantungnya, demikian laporan media AS.

Laporan stasiun televisi WABC menyebutkan, bahwa Bill Clinton tiba di Rumah Sakit Columbia Presbyterian di Manhattan, New York, dan menjalani pemasangan "stent" (kawat berbentuk tabung untuk membuka pembuluh darah).

The New York Times mengutip keterangan resmi pihak Clinton bahwa suami Menteri Luar Negeri Hillary Clinton itu dibawa ke rumah sakit setelah mengeluh dadanya merasa sakit.

"Setelah diperiksa oleh ahli jantungnya, beliau (Bill Clinton, red) menjalani pemasangan dua "stent" di salah satu salurah darah menuju jantung," kata juru bicara Clinton, Douglas Band.

Kendati pada Kamis harus dibawa ke rumah sakit, kondisi mental ayah Chelsea Clinton itu dilaporkan dalam keadaan baik.

Clinton adalah Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Haiti, dan pada 4 Februari lalu ditunjuk Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon untuk memimpin koordinasi bantuan internasional dalam penanganan gempa Haiti.

Clinton pekan lalu baru saja mengunjungi Haiti dan melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah, para pejabat organisasi bantuan, serta memantau koordinasi bantuan di lapangan bagi para korban.(*)