Masalah Tapal Batas Antarprovinsi Mandeg di Kemdagri

Jambi (ANTARA News) - Persoalan tapal batas antaraprovinsi Jambi dengan provinsi hingga kini belum tuntas, sebab berapa persoalan tapal batas yang sudah disampaikan ke pusat mandeg di Kemterian Dalam Negeri (Kemdagri).

Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi Ali Ridho di Jambi, Kamis, mengatakan, beberapa persoalan antarwilayah perbatasan, baik Provinsi Jambi dengan provinsi tetangga maupun antar kabupaten di Provinsi Jambi sudah ada yang menemui titik temu dan ada pula yang mandeg di Kemdagri.

"Memang persoalan tapal batas sangat rentan dan harus diselesaikan," kata Ali Ridho di hadapan anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi.

Persoalan tapal batas antarprovinsi di antaranya antara Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatra Selatan, Kabupaten Bungo (Jambi) dengan Kabupaten Damasraya (Sumatra Barat), Kabupaten Tanjung Jabung Timur (jambi) dengan Kepulauan Riau.

"Persoalan Kabupaten Sarolangun dengan Kabupaten Musirawas, pada tahun 2007 lalu Kemdagri pernah datang ke Jambi untuk memverifikasi persoalan dua kabupaten di provinsi yang berbeda ini. Tapi realisasinya tidak kita ketahui hingga saat ini," jelasnya.

Lalu tapal batas Jambi-Bengukulu juga sudah sampai di Kemdagri pada tahun 2008 juga tidak ada hasilnya sampai saat ini.

Ali Ridho mengaku pihaknya pernah berkoordinasi dengan pejabat di Kemdagri dan mereka menyatakan siap turun ke lapangan melihat tapal batas tersebut, tapi dananya dari Jambi dengan nominal yang tidak sedikit, karena itu sampai sekarang tidak ada hasilnya.

Sedangkan masalah perbatasan Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau akan ditargetkan selesai tahun 2010 ini. Tim penyelesaian akan bertemu dengan pejabat di Kemdagri, karena ada beberapa persoalan titik perbatasan yang mencuat, di antaranya ada di wilayah seberang Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung jabung Barat yang belum terselesaikan.

Sedangkan Kabupaten Damasraya (Sumbar) dengan Kabupaten Bungo sudah menemukan titik temu. Kedua belah pihak hanya menindak lanjuti pertemuan pada 14 Oktober 2009 di Bukittinggi," katanya.

Sementara itu, batas kota dan kabupaten di Provinsi Jambi seluas 1383,4 Km, sedangkan yang sudah diukur baru mencapai 612,7 Km, belum tuntasnya masalah ini karena terkendala biaya pengukuran yang terbatas.

Ali berharap, DPRD dapat mengabulkan anggaran untuk penyelesaian perbatasan, baik dari biaya pengukuran hingga pembangunan gapura perbatasan.

"Kiranya dewan dapat membantu mengabulkan dana yang telah dianggarkan untuk penyelesaian tapal batas ini," tambahnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi Hasan Ibrahim mengatakan, persoalan tapal batas merupakan salah satu program prioritas dari Komisi I, karena itu dewan siap membantu pemerintah menyelesaikannya.

Ia meminta kepada intansi pemerintah selaku mitra kerja Komisi I memberikan rancangan anggarannya, sehingga dalam rapat anggaran dapat dikabulkan, apalagi anggota Komisi I juga ada yang tergabung dalam panitian anggaran, tambahnya. (YJ/K004)