Batal ke antariksa, alasan astronaut Indonesia tak ikut misi lainnya?

Jakarta (ANTARA) - Astronaut perempuan Indonesia pertama Pratiwi Sudarmono batal ke antariksa lantaran program pesawat ulang-alik Amerika Serikat dihentikan sementara akibat meledaknya pesawat ulang-alik Challenger pada 1986, beberapa bulan sebelum jadwal keberangkatannya.

Mengapa Pratiwi tidak ikut berpartisipasi di misi berikutnya agar bisa betul-betul ke luar angkasa?

Pratiwi menuturkan musibah meledaknya pesawat ulang-alik Challenger pada 28 Januari 1986 yang terjadi 73 detik setelah diluncurkan, ketika pesawat berada di ketinggian 15 kilometer.

"Pada waktu meledak, kebetulan yang ada di dalam misi itu adalah Teacher in Space, ibu guru yang berangkat. Jadi pada waktu itu Christa McAuliffe namanya, ibu guru itu, adalah sipil, bukan anggota dari angkatan bersenjata Amerika Serikat manapun," kata Pratiwi di webinar bersama Komunitas Tintin Indonesia, Sabtu.

Christa McAuliffe adalah warga sipil yang terpilih dalam seleksi NASA Teacher in Space Project dan harusnya menjadi guru pertama yang pergi ke luar angkasa.

Kecelakaan itu, ujar Pratiwi, membuat banyak orang di Amerika Serikat berpendapat bahwa lembaga antariksa National Aeronautics and Space Administration (NASA) belum siap memberangkatkan masyarakat sipil ke luar angkasa.

Guru Besar Ilmu Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengungkapkan, sebetulnya dalam beberapa latihan misi antariksa berawak, telah terjadi banyak kecelakaan yang menelan korban, namun belum tentu disampaikan kepada publik.

"Statusnya adalah NASA itu di-sue sama kaum masyarakat sipil dan itu belum selesai sampai beberapa tahun berikutnya," ujar peraih gelar doktor bidang biologi molekuler dari Universitas Osaka.

Ketika kesempatan kembali muncul, Indonesia sudah mengundurkan diri karena mengalami krisis moneter. Menteri Negara Riset dan Teknologi Indonesia B.J. Habibie kala itu menyampaikan tidak ada lagi dana untuk membiayai program latihan astronaut Indonesia.

"Karena latihan itu enggak gratis ya, latihan itu harus dibayar oleh negara."