Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Syaiful Bahri Anshori di Jakarta, Kamis, menyatakan, mengingat ketua umum merupakan pemimpin di tingkat operasional, maka yang harus dilihat adalah proses pengkaderan dan kemampuannya yang telah terbukti selama aktif di NU, bukan pada kepemilikan pesantren.
"Setidaknya pernah menjadi atau aktif di lembaga NU di tingkat nasional atau pernah menjadi ketua wilayah," kata Syaiful.
Wacana ketua umum tidak harus dari kalangan atau pemilik pesantren awalnya digulirkan KH Abbas Muin, salah seorang ketua PBNU.
Menurutnya, tugas ketua umum sedemikian banyak sehingga dibutuhkan figur yang mampu memberikan pengabdian secara penuh.
Selain itu, juga untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antara mengembangkan pesantren milik sendiri dan mengembangkan NU.
Syaiful Bahri menyatakan sependapat dengan pandangan Abbas tersebut.
Sementara terkait pengembangan pesantren sebagai basis NU, menurut Syaiful, hal itu bisa dilakukan seorang ketua umum dengan memaksimalkan peran Rabithah Maahid Islamiyah (RMI), lembaga yang memang dibentuk untuk pengembangan pesantren di lingkungan NU.
"RMI bisa diperkuat sehingga fungsinya bisa berjalan dengan maksimal," katanya.
(S024/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
