Diharapkan, posisi tujuh versus dua fraksi tidak berubah jadi tiga vs enam atau bahkan nol vs sembilan.
"Saatnya kebenaran dan kepentingan rakyat menjadi dasar argumentasi para elite politik dalam mengambil sikap dan kebijakan," ujar Ketua PB HMI bidang Media dan Infokom, Bambang M Fajar kepada ANTARA, di Jakarta, Kamis.
Dikatakan, pihaknya mengapresiasi beberapa fraksi yang termasuk `koalisi Pemerintah SBY` seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), karena akhirnya lebih mementingkan suara hati nurani rakyat, lalu bergabung dengan enam fraksi lainnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ke-7 fraksi tersebut `sepakat` menyimpulkan telah terjadi banyak kesalahan dan pelanggaran dalam kasus `bail out` dana triliunan rupiah kepada Bank Century.
"Tujuh fraksi ini, melawan Fraksi Partai Demokrat dan satu lagi anggota koalisi, tentu amat berarti untuk membongkar `megaskandal` Bank Century terkait `bail out` Rp6,7 triliun uang negara," katanya.
Sementara itu, secara terpisah, Ketua Komite Advokasi Rakyat Presidium Pusat GMNI, Muhammad Item, tetap menegaskan sikapnya menentang segala keputusan yang bertentangan dengan hati nurani rakyat.
"`Megaskandal` Bank Century itu jelas `perampokan` berkedok peraturan oleh kaum dan antek `neo kolonialisme-neo imperialisme` alias Nekolim, dan ini harus diakhiri," tandasnya.
Karena itu, pihaknya kembali mengajak semua elemen rakyat, mahasiswa, LSM juga partai-partai politik yang berada di garis perjuangan sama, agar bersama-sama mendorong Pansus Angket Kasus Century DPR bekerja maksimal membongkar `megaskandal` Bank Century tersebut hingga ke akar-akarnya.(M036/A024)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
