"Tadi Wapres Boediono meminta Komite menyusun pedoman menyangkut bisnis para pejabat atau pebinis yang kemudian menjadi pejabat," kata Juru Bicara Wapres, Yopie Hidayat, saat menjelaskan pertemuan KNKG dengan Wapres Boediono di Jakarta, Kamis.
KNKG dipimpin ketuanya Mas Daniri bertemu Wapres Boediono untuk menyampaikan undangan seminar penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Bali pada Mei 2010.
Lebih lanjut Yopie menjelaskan, permintaan wapres tersebut disampaikan untuk mengurangi benturan yang terjadi.
"Jadi bagaimana memperlakukan bisnis yang sudah ada, atau sebaliknya, aturan bagi pejabat yang berbisnis agar tak berbenturan kepentingan ketika menjadi pejabat publik," kata Yopie.
Menurut Wapres, tambah Yopie, pedoman itu perlu agar menjadi aturan bersama.
Sementara itu, Ketua KNKG Mas Daniri mengatakan, pihaknya juga akan membuat pedoman bagi pelaporan pelanggaran (weselblower system).
"Semua orang bisa melaporkan suatu kejahatan melalui suatu sistem. Kalau ini akan luar biasa hasilnya. Jadi tak ada lagi surat kaleng dan sebagainya," kata Mas Daniri.
Lebih lanjut Mas Daniri menjelaskan bahwa KNKG berdiri sejak 1999 berdasarkan surat keputusan Menko Perekonomian. Tugas Komite itu salah satunya adalah memberikan masukan ke pemerintah.
(J004/B010)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
