Menkeu ingin ada solidaritas global tangani pandemi COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginginkan adanya solidaritas global melalui kerja sama konkrit dalam menangani pandemi COVID-19 karena masalah kesehatan ini tidak mengenal batas, bukan lagi dihadapi satu negara tetapi seluruh dunia.

“Jadi saat kita menyebut masalah ini tanpa batas, tapi respons di level global masih ketinggalan atau bahkan masih buruk,” katanya dalam Pertemuan Tahunan ke-53 Dewan Gubernur Bank Pembangunan Asia (ADB) yang diadakan secara virtual di Jakarta, Jumat.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut ada ironi di tengah penanganan pandemi dari penyakit yang disebabkan virus SARS CoV-2 ini.

Menurut dia, ketika terjadi krisis keuangan global tahun 2008-2009, sejumlah negara termasuk negara-negara di G-20, bersama-sama menyelamatkan ekonomi dan tantangan bidang ekonomi.

Baca juga: Dukung pemulihan, Sri Mulyani: Dana desa 2021 naik jadi Rp72 triliun

“Saat ini ketika berhadapan dengan perubahan iklim dan COVID-19, semua negara, insting mereka adalah mencoba menutup batas dan melihat ke dalam,” katanya.

Sri Mulyani kemudian mengingatkan ketika 20 tahun lalu banyak negara berupaya menurunkan angka kemiskinan melalui kerja sama perdagangan terbuka dan investasi.

Begitu juga ketika menangani pandemi COVID-19, lanjut dia, juga memerlukan kerja sama, tidak bisa bekerja sendiri bahkan bagi negara besar.

Solidaritas global itu dibutuhkan dalam mendapatkan vaksin, pemulihan ekonomi, perdagangan dan investasi sehingga semua negara bisa kembali pulih.

“Saya harap setelah COVID, akan ada globalisasi baru yang lebih inklusif, lebih peduli dan yang lebih melihat tidak hanya petumbuhan (ekonomi) tapi juga keberlanjutan, jadi kita akan memiliki kerja sama yang baik,” katanya.

Baca juga: Sri Mulyani sebut bea meterai jadi Rp10 ribu mulai Januari 2021

Hadir dalam seminar daring itu Presiden ADB Masatsugu Asakawa, Wakil Menteri Keuangan China Jaiyi Zou, Gubernur Bank Sentral Jepang Haruhiko Kuroda, Menteri Ekonomi dan Digital Spanyol Nadia Calvino serta pejabat dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan Huh Chang.