KWI: Negara Tidak Boleh Intervensi Keyakinan Agama

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Komisi Hubungan Antar Agama Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susetyo mengatakan, negara seharusnya tidak boleh mengintervensi keyakinan agama karena hal tersebut dinilai inkonstitusional.

"Kebebasan seseorang untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing tidak dapat diintervensi oleh negara," kata Romo Benny dalam sidang uji materi UU Penodaan Agama No 1/PNPS/1965 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Rabu.

Benny juga memaparkan, negara tidak boleh membatasi agama dan keyakinan apapun karena hak kebebasan beragama merupakan hak asasi yang tidak dapat dibatasi oleh pihak mana pun.

Menurut dia, agama merupakan persoalan masing-masing individu dan peran negara hanya sebatas memfasilitasi agar setiap warga negara dapat beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.

Ia mempertanyakan mengenai siapa otoritas yang paling berhak menetapkan suatu keyakinan sebagai aliran yang menyimpang atau sesat, apakah tokoh agama ataukah lembaga pemerintahan.

Benny menegaskan, sejumlah pasal yang terdapat dalam UU Penodaan Agama merupakan bentuk diskriminasi yang tidak sesuai dengan kebebasan beragama yang terdapat dalam UUD 1945.

"UU itu tidak sesuai dengan kebebasan beragama dan cenderung dipakai sebagai alat mengkriminalisasikan aliran yang menyimpang," katanya.

Ia juga mengemukakan, negara tidak bisa mengintervensi keyakinan setiap warga negaranya antara lain karena Indonesia bukanlah suatu negara agama.(M040/A024)

17 Februari 2010

Sdh hampir 65 tahun kita merdeka tapi kemerdekaan yg tinggal kita nikmati justru kita rampas sendiri krn kurangnya kedewasaan. Lambang Negara kita berkata : Bhineka Tunggal Ika. Para pendiri negara kita sdh tahu kalau kita beraneka ragam dlm suku,agama,adat-istiadat. Kalo perbedaan yg senantiasa kita ributkan, bakal tdk pernah selesai, namanya aja PERBEDAAN krn secara kodrat manusia yg lahir dr ibu yg sama saja berbeda. Mari kita cari kesamaan, sama2 bangsa, memiliki tanah air & bahasa Indonesia

0 0 Balas LaporkanHapus
16 Februari 2010

Pejabat negara terlalu arogan sikap nya dalam mencampuri agama.karena patokan suatu agama itu benar dan tidak benar tidak ada menurut undang-undang itu mutlak menurut keyakinan masing-masing orang. Jadi apalagi dalam masalah pemberian ijin pada ormas2 yang tugas nya melarang orang lain beribadah bahkan mendirikan tempat ibadah termasuk ormas2 yang berlatar belakang beragama mayoritas di negara ini. Jadi apa artinya UU 1945 yg sah dan buat apa ada President dan menteri2nya, itu PR buat Pemerintah

0 0 Balas LaporkanHapus
15 Februari 2010

Sungguh benar apa yg diktkan pk Beny. UU itu tdk kita perlukan jika kita smua menjalankan dgn benar ajaran2 agama kita masing2. Bk kristen maupun islam ke2nya mengajarkan keDAMAIan. Kecuali klo mahkama konstitusi sdh tdk punya kerjaan ya lain persoalan. Apa tdk lbh baik MK buat kegiatan baksos ke kali ciliwung mislnya membrsikan sampah. Dr pd urus yg tdk berguna...

0 0 Balas LaporkanHapus
15 Februari 2010

NKRI harus jadi negara Islam kalau tidak akan kami acak-acak terus umat kristen dan yang bukan islam,sampai mau mengakui islam adalah agama yang terbaik dan paling jempolan.

Toleransi dan hak kebebasan beragama & berkepercayaan itu cuma ada di PANCASILA saja.dalam Islam tak mengenal Pancasila apalagi Bhineka tunggal ika.

yg ada hanyalah paksa orang lain untuk mengakui si　mamat adalah nabi echi.

0 0 Balas LaporkanHapus
15 Februari 2010

Pemerintah tdk tegas dlm menegur kesalahan umat Mayoritas itu sendiri,karena ada maksud tertentu,yg semua orang pasti tahu.(sudah pasti untuk cari suara dlm kampanye).

multyple choise adalah cara yg selama ini dipakai para capres / pejabat di RI.

Sebobrok apapun kalau kelakuan mayoritas tetap saja di sayang & di bela2,inilah para pemimpin RI.

Nrimo & ngalah yg hrs dipertahankan oleh kaum minoritas.

tapi pemerintah hrs ingat kesabaran itu ada batasnya.

Kalau sampai kesabaran itu hilang ???

0 0 Balas LaporkanHapus