PHM pasang booster kompresor seharga 15,3 Juta dolar di Peciko

Balikpapan (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) meluncukan booster kompresor yang dinamai Peciko 8A dari tempat pembuatannya di Samboja, 50 km utara Balikpapan, menuju anjungan SWP-G di Lapangan Peciko di Selat Makassar, beberapa mil dari pantai Samboja tersebut.

Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), induk dari PHM, Farah Dewi mengatakan, kompresor Peciko 8A akan digunakan untuk mendorong gas dari sumur-sumur di anjungan SWP-G ke fasilitas pengolahan di Senipah, Samboja.

“Proyek senilai 15,3 juta dolar AS ini resmi dimulai pada 31 Oktober 2019 lalu dan dikerjakan oleh kontraktor lokal Kalimantan Timur, yaitu PT Asta Rekayasa Unggul, dengan melibatkan seluruhnya pekerja lokal,” sebut Farah.

Baca juga: Produksi gas Pertamina Hulu Mahakam lampaui target RKAP

Dengan peluncuran menuju anjungan ini, maka tahap pembuatan telah selesai dan segera memasuki tahap pemasangan, uji coba, sebelum dioperasikan, dan diharapkan pekerjaan ini selesai pada November 2020.

Kompresor ini juga diperhitungkan akan membantu mempertahankan penyediaan gas sebesar 8 juta metrik standar kaki kubik per hari (million metric standard cubic feet per day, MMSCFD) dan akan ada penambahan produksi di Lapangan Peciko sebesar 7,3 miliar standar kaki kubik (BSCF) gas dan 18,4 ribu barel kondensat.

Dengan lapangan-lapangan yang sudah dieksploitasi antara 40-30 tahun, maka untuk mempertahankan tingkat produksi memerlukan banyak akal dan peralatan. Dengan kompresor atau pompa pemberi tekanan angin seperti Peciko 8A diharapkan gas, minyak, ataupun kondensat yang masih terperangkap di lapisan di mana mereka ditemukan bisa dikeluarkan.

Baca juga: Pertamina Hulu Mahakam tambah 2 sumur baru di Lapangan Tunu dan Peciko

Dikatakan oleh Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) Julius Wiratno, apa yang dikerjakan PHM ini adalah bagian dari mewujudkan target produksi minyak 1 juta barel per hari dan gas 12.000 MMSCFD pada 2030 mendatang.

SKK Migas adalah lembaga pemerintah yang menangani segala hal berkenaan dengan kontraktor kerja sama (KKS) seperti PHM dalam upaya mereka mencari hidrokarbon, yaitu minyak dan gas di seluruh wilayah Indonesia.