"Mogok kerja ini dipicu masalah tuntutan kesejahteraan yang selama ini dianggap belum berpihak kepada karyawan," kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Barut, Marconi Stanly di Muara Teweh, Senin.
Menurut Marconi, aksi mogok kerja para karyawan itu disebabkan pihak perusahaan kurang memperhatikan nasib mereka, terutama dalam masalah kesejahteraan, gaji, uang makan serta jaminan kesehatan yang nilainya sangat minim.
Dari 18 tuntutan, 16 poin di antaranya sudah dipenuhi pihak perusahaan, sedangkan 2 poin masih belum dikabulkan.
"Dua poin itu yakni karyawan menuntut uang makan sebesar Rp50 ribu per hari bisa diuangkan, dan jaminan kesehatan untuk keluarga," katanya, didampingi Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja setempat, Sahdan Sindrah.
Dia menjelaskan, di antara 16 poin yang sudah dipenuhi perusahaan sifatnya normatif, sebagaimana tertuang dalam aturan ketenagakerjaan.
Sementara, kata dia, pihak perusahaan yang merupakan kontraktor eksploitasi perusahaan pemegang izin kuasa pertambangn (KP) PT Victor Dua Tiga Mega (VDTM) itu hanya menjamin keluarga karyawan yang berada dan tinggal di lokasi tambang, termasuk karyawan yang telah direkrut dari desa setempat.
"Hingga sekarang mogok kerja masih terjadi dan sedang dilakukan negoisasi," katanya.
Aksi demo masal ini terjadi sejak Jumat (5/2) dan sudah dilakukan pertemuan di lokasi `base camp` tambang yang sempat dihadiri Ketua SPSI Barut dan instansi terkait.
Pertemuan ketika itu cukup alot, karena para karyawan perusahaan tersebut menyampaikan tuntutan sebanyak 18 poin.
Bahkan dalam pertemuan itu Ketua SPSI Barut, Obi Sibarani menjadi korban kena lemparan batu di pelipis kiri oleh massa yang sudah terlanjur kecewa.
Kepala perwakilan PT SBG, Basri, mengakui hingga Senin masalah mogok karyawan saat ini masih berlangsung di lokasi.(K009/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
