PUPR dorong Mappi berinovasi dukung pengadaan lahan infrastruktur

Kebutuhan anggaran untuk pengadaan lahan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR pada 2021 mencapai sekitar Rp21 triliun

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mendorong asosiasi Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (Mappi) meningkatkan inovasi dan profesionalitas dalam mendukung pengadaan lahan pembangunan infrastruktur.

"Kementerian PUPR berharap Mappi dapat terus meningkatkan profesionalitas para anggotanya dan perlu juga untuk melalukan inovasi sehingga parameter dan metode penafsiran dapat diperoleh semakin baik sehingga hambatan pembebasan lahan dapat dikurangi," ujar Plt Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Anita, berkaitan dengan pembebasan lahan, terutama proses perkiraan nilai tanah perlu melibatkan profesi penilai yang tergabung dalam Mappi.

Kementerian PUPR setiap tahunnya mendapatkan amanah yang semakin besar untuk melakukan pembangunan infrastruktur, yang diikuti dengan kebutuhan pengadaan lahan untuk pelaksanaan konstruksi.

Diperkirakan kebutuhan anggaran untuk pengadaan lahan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR pada 2021 mencapai sekitar Rp21 triliun dari total anggaran pada 2021 sebesar Rp149,81 triliun yang telah disetujui DPR.

"Hal ini karena infrastruktur PUPR sangat terkait dengan kebutuhan publik di bidang sumber daya air (SDA), bidang jalan dan jembatan, bidang sanitasi dan air minum, maupun perumahan yang membutuhkan lahan yang cukup luas," katanya.

Anita mengatakan bahwa untuk bidang jalan saja, terutama jalan tol pada 2021 direncanakan kebutuhan pembebasan lahan sekitar 8.000 hektare dan bidang SDA direncanakan pembebasan sebanyak 7.424 hektare, sehingga pada dua bidang itu saja sudah membutuhkan sekitar 15.000 hektare.

Dengan inovasi dan peningkatan profesionalitas anggota Mappi diharapkan dapat membantu percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur sehingga dapat segera dilakukan tahap konstruksi.

"Dalam membangun infrastruktur sebaiknya pengadaan lahan dapat diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun. Hal ini bertujuan untuk menghindari spekulasi harga tanah di tahun berikutnya, sehingga peranan Mappi di sini sangat besar untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan," kata Anita.