Kemarin, Protokol kesehatan pilkada hingga skema vaksinasi COVID-19

Beberapa berita politik kemarin (Selasa 15/9) menjadi perhatian pembaca

Jakarta (ANTARA) - Beberapa berita politik kemarin (Selasa 15/9) menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, dari penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah penularan COVID-19 pada seluruh tahapan Pilkada Serentak 2020, hingga skema vaksinasi massal COVID-19.

Berikut lima berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca kembali:

1. Ketua DPR: Perketat protokol kesehatan di Pilkada cegah COVID-19
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh calon kepala-wakil kepala daerah menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah penularan COVID-19 pada seluruh tahapan Pilkada Serentak 2020.

Selengkapnya baca di sini

2. Kemendagri: Perlu pakta integritas paslon taati protokol kesehatan
Kementerian Dalam Negeri menyebutkan perlu ada pakta integritas dari pasangan calon (paslon) kepala daerah untuk menaati protokol kesehatan pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020.

Selengkapnya baca di sini

3. Wapres dorong santri tingkatkan "second track diplomacy"
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong para santri Nahdlatul Ulama (NU) yang berada di luar negeri dapat meningkatkan diplomasi jalur kedua atau second track diplomacy untuk berkontribusi terhadap penyelesaian persoalan perdamaian dunia.

Selengkapnya baca di sini

4. Bamsoet pastikan tidak ada pasukan khusus BIN
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan tidak ada pasukan khusus bentukan Badan Intelijen Negara (BIN) yang ramai menjadi polemik di masyarakat setelah dirinya mengunggah video di akun Instagramnya.

Selengkapnya baca di sini

5. MPR dorong pemerintah siapkan skema vaksinasi massal COVID-19
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah segera menyiapkan skema vaksinasi massal penangkal COVID-19 karena penyebaran virus tersebut semakin meluas sementara proses pengadaan vaksinnya masih sangat terbatas.

Selengkapnya baca di sini