Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali mengatakan partainya mempersilakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perombakan (reshuffle) kabinet, jika memang membutuhkannya.

"Itu hak prerogatif Presiden. Kalau memang Presiden ada kebutuhan ya silakan. Itu hak beliau," katanya di Kantor DPP PPP, Jakarta, Minggu.

Terkait perombakan kabinet terhadap partai koalisi, Suryadharma menegaskan, pihaknya tidak dapat mencampuri masalah itu. "Kalau dianggap menterinya tidak kapabel, tidak bisa menjalankan programnya dengan baik itu sah-sah saja," ujarnya.

Ditanya apakah PPP akan menarik dukungan bila menterinya diganti, dia menegaskan tidak mau berandai-andai. "Jangan berandai-andai, kita lihat saja nanti," kata Suryadharma

Partai Demokrat resmi mengusulkan kepada Presiden Yudhoyono untuk melakukan evaluasi dan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II.

Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengungkapkan, dirinya bersama Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua DPP Partai Demokrat Jafar Hafsah telah menyampaikan usulan tersebut Kamis (4/2) lalu.

Usulan evaluasi dan perombakan kabinet tersebut terkait kekecewaan Partai Demokrat terhadap sikap sejumlah partai anggota koalisi yang tidak searah dengan Partai Demokrat dalam menghadapi kasus "bailout" (dana talangan) Bank Century, terutama yang ditunjukkan Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).(R018/A038)

Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010