Muhyiddin masih bimbang dengan COVID-19 di Malaysia

Kuala Lumpur (ANTARA) - Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, mengatakan walaupun Malaysia telah berhasil menangani penularan wabah Covid-19 secara baik namun dia masih bimbang karena terdapat peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 yang agak ketara kebelakangan ini.

"Sepanjang tempo 14 hari yang lalu, sebanyak 615 kasus baru telah dicatatkan," ujar Muhyiddin, dalam pidato khusus menyikapi perkembangan Covid-19 yang disiarkan secara langsung melalui televisi resmi dan media sosial di Malaysia, Selasa.

Ia mengatakan hingga 15 September 2020 jumlah keseluruhan kasus positif Covid-19 di Malaysia adalah sebanyak 9.969 orang.

"Dari jumlah itu, 9.209 kasus telah sembuh dan keluar dari rumah sakit menjadikan kadar kesembuhan sebanyak 92,4 persen, 128 kasus telah dilaporkan meninggal dunia, menjadikan kadar kematian sebanyak 1,28 persen dan 1.395.578 individu telah diambil sampel menjadikan kadar ujian Covid-19 yang dijalankan di Malaysia adalah 41,8 orang bagi setiap 1.000 penduduk," katanya.

Secara keseluruhannya terdapat 108 kelompok yang telah dilaporkan kepada Crisis Preparedness and Response Centre atau CPRC Kebangsaan. Dari jumlah itu 11 kelompok masih aktif dan 97 kelompok telah selesai.

"Hingga kini kelompok Seri Petaling yang telah selesai pada 8 Juli 2020 merupakan kelompok terbesar kasus Covid-19 di negara ini. Kelompok ini telah mencatat sejumlah 3.375 kasus positif setelah sebanyak 42.023 individu disaring," katanya.

Ia mengatakan peningkatan ini turut memperlihatkan tiga daerah yang mencatatkan 41 kasus atau lebih sepanjang tempo 14 hari yang lalu yakni daerah-daerah yang dikategorikan sebagai merah, yaitu Setar di Kedah dan Tawau serta Lahad Datu di Sabah.

Sementara itu jumlah keseluruhan warga yang bepergian dari luar negari yang dinyatakan positif Covid-19 pada 3 April sehingga 15 September 2020 adalah sebanyak 1.017 orang.

Ia mengatakan pengawalan perbatasan negara juga akan terus ditingkatkan untuk mengekang aliran kemasukan individu yang berpotensi dijangkiti Covid-19 ke dalam negara.

"Perbatasan negara kita masih ditutup kecuali untuk tujuan perniagaan termasuk investasi dan pendidikan dengan syarat-syarat pematuhan SOP tertentu yang ketat," katanya.

Ia mengatakan pemerintah tidak akan terburu-buru untuk membuka sempadan negara alias perbatasan negara. "Malah pengawalan perbatasan negara kita akan terus diperketat, termasuk meningkatkan usaha menghalangi pendatang asing masuk tanpa izin," katanya.