"Kami mengusulkan agar Presiden mengevaluasi kembali partai-partai yang berkoalisi," kata Ketua Umum Kader Muda Demokrat, Aswin Ali Nasution, di Jakarta, Sabtu.
Aswin didampingi sekjen organisasi Rachmad Djabar mengatakan, partai yang berkoalisi sudah mendatangani kontrak yang tentu harus dihormati.
Ia mengatakan, jika partai-partai yang berkoalisi tersebut tidak mampu menunjang kerja presiden maka keberadaannya perlu dikaji ulang.
Namun demikian, Aswin mengatakan, bahwa perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden. "Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden," katanya.
Aswin mengatakan, apapun keputusan Presiden, Kader Muda Demokrat akan mendukungnya.
Sementara itu Sekjen Rachmad Djabar mengatakan, Kabinet Indonesia Bersatu II dibentuk oleh koalisi partai-partai. Kaolisi tersebut harus solid. Jika koalisi tidak solid maka Presiden mempunyai hak untuk melakukan perombakan kabinet.
Rachmad menyayangkan adanya pimpinan partai yang berkoalisi yang mengatakan bahwa koalisi hanya di pemerintahan dan tidak parlemen. Rachmad mengatakan, koalisi tersebut bukan hanya di pemerintahan namun juga di parlemen.
Ia mengatakan, jika di parlemen koalisi tidak solid maka bisa mengganggu pemerintahan."Koalisi dibangun untuk kelanggengan pemerintahan," katanya.
Sementara itu menanggapi aksi unjuk rasa yang marak akhir-akhir ini, Kader Muda Demokrat akan melakukan "counter" isu-isu yang dapat merusak kewibawaan pemerintah, terutama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sebagai elemen yang loyal terhadap kepemimpinan SBY-Boediono, maka organisasi itu juga akan melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang akan merusak perjalanan demokrasi yang dapat menghambat pembangunan nasional.
Aswin sangat menyayangkan aksi-aksi unjuk rasa yang tidak santun akhir-akhir ini. "Aksi-aksi itu telah menghina dan merendahkan wibawa Kepala Negara yang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia," katanya.
Ia mengatakan, Kader Muda Demokrat agak tersinggung dengan perilaku segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat tersebut.
Aswin mengatakan, menyampaikan aspirasi dengan cara demonstrasi di era demokrasi dan terbuka memang merupakan hak setiap orang, dan hal itu juga dijamin oleh undang-undang. "Tetapi tentunya penyampaian aspirasi ini hendaknya dilaksanakan secara santun, beretika dan sesuai dengan norma yang ada di masyarakat," katanya.
(T.U002/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
