DPR ragukan kesiapan lahan pertanian 30 ribu ha di Kalteng pada 2020

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sudin meragukan kesiapan lahan pertanian seluas 30.000 hektare di Kalimantan Tengah untuk mega proyek "food estate" bisa ditanami pada 2020.

Dalam siaran pers DPR yang diterima di Jakarta, Selasa, Sudin menyampaikan lahan tersebut belum memiliki saluran irigasi yang layak pakai, padahal tinggal tersisa waktu empat bulan lagi.

Berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kata dia, irigasi di lahan tersebut baru akan diperbaiki.

"Pak, saya pernah menengok ke sana. 30.000 ha itu masih rusak berat setahun yang lalu. Ya. Januari atau Februari saya sudah meninjau ke sana. Rusak berat, masih dalam perbaikan," katanya, menanggapi pernyataan Menteri Pertanian, saat rapat kerja Komisi IV DPR RI, Senin (14/9).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat rapat kerja Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, menyatakan Kementan berupaya menyelesaikan mega proyek food estate seluas 30.000 hektare hingga akhir tahun 2020 di Kalimantan Tengah.

Intensifikasi lahan pertanian tersebut diharapkan dapat menyumbang produksi pangan Indonesia pada tahun 2020.

"Makanya tadi saya tanyakan, apakah bisa ditanam 30.000 ha? Pakai apa tanamnya? 30.000 ha itu banyak lho. Kalau melibatkan tenaga kerja, itu mungkin puluhan ribu (tenaga kerja). Apakah ada tenaga kerja di sana? Sedangkan tenaga kerja di sana itu kan sangat kekurangan," tegas Sudin.

Politikus PDI Perjuangan itu menekankan Kementan tidak perlu memasang target yang terlalu muluk agar bisa dicapai, sementara jika ada yang tidak tercapai, itu pun tidak terlalu jauh dari target.

"Ini yang jadi pertanyaan saya. Jangan target setinggi langit, pencapaian sekaki bukit. Saya nggak mau target terlalu tinggi, tiba-tiba enggak tercapai. Yang namanya enggak bagus siapa? Ya Menteri. Nanti rakyat tinggal menghujat, DPR-nya bodoh, mau saja dibohongi," kritik Sudin.

Menjawab pertanyaan tersebut, Mentan Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan bahwa lahan tersebut bisa mulai ditanami karena saluran irigasi primer, tersier, dan sekundernya telah tersedia.

"Tinggal manajemen 'in' dan 'out'-nya saja dari 30.000 ha itu," kata Mentan.

Berkaitan dengan SDM yang akan terlibat pada pengerjaan lahan insentifikasi tersebut, Syahrul menjelaskan saat ini sudah ada tenaga kerja yang berasal dari petani transmigran dari Pulau Jawa dan juga 300 orang bintara pembina desa (babinsa) TNI AD.

"Kami juga sediakan alat berat di sana, termasuk traktor yang sudah tersedia lebih dari 150 buah," kata Syahrul.