Seoul (ANTARA News/AFP) - Penasehat politik penting Sekjen PBB Ban Ki-moon, Lynn Pascoe, tiba di Seoul Sabtu untuk membicarakan mengenai program nuklir Korea Utara sebelum kunjungan ke Seoul.

Pascoe, wakil sekjen PBB untuk urusan politik, dijadwalkan akan mengunjungi ibukota Korea Utara dari 9 - 12 Februari sebagai bagian dari lawatan ke empat negara yang juga akan mencakup China dan Jepang, kata kantor pers Ban.

"Saya di sini untuk berbicara dengan Korea Selatan mengenai hubungan PBB dengan ROK (Korea Utara)," tutur Pascoe pada wartawan sebelum ia bertemu dengan pemimpin delegasi Korea Selatan ke pembicaraan perlucutan senjata nuklir enam pihak, Wi Sung-lac, dan Menlu Yu Myung-Hwan.

"Dan kami akan membicarakan mengenai masalah-masalah regional," Pascoe menambahkan, menolak untuk memerinci.

Kantor berita Korea Selatan Yonhap melaporkan utusan AS itu akan membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan program senjata nuklir Korea Utara dan bantuan kemanusiaan.

PBB ingin mengirim utusan ke Pyongyang awal tahun lalu tapi Korea Utara menolak tawaran itu, kata Yonhap.

Dalam pemberhentian perjalanannya di Korea Utara, Pascoe merencanakan untuk mengadakan pembicaraan yang meliputi banyak hal mengenai semua masalah kepentingan bersama dengan para pejabat senior, jelas kantor pers Ban.

Pada September, Ban Ki-moon, bekas menlu Korea Selatan, telah bertemu dengan Wakil Menlu Korea Utara Park Gil Yon di markasbesar PBB dan membicarakan senjata nuklir Utara dan juga masalah kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Pyongyang telah mendapat tekanan internasional yang meningkat untuk kembali ke pembicaraan perlucutan senjata nuklir yang negara komunis itu telah boikot selama sembilan bulan.

PBB telah menjatuhkan sanksi lebih keras pada Utara menyusul uji coba rudal dan nuklirnya tahun lalu dan ekonomi negara komunis itu telah terpukul oleh tindakan yang memperketat pembatasan atas ekspor senjata itu.

Korea Utara mengandalkan pada bantuan asing untuk memberi makan rakyatnya sejak negara itu menderita kelaparan yang meluluhkan pada 1990-an.

PBB dapat memutuskan untuk mengurangi sanksi jika ada kemajuan substansial dalam pembicaraan yang mengumpulkan kedua Korea itu, AS, Rusia, China dan Jepang.

Namun sebelum bergabung kembali, Utara minta diakhirinya sanksi dan pembicaraan mengenai perjanjian perdamaian untuk secara resmi mengakhiri Perang Korea 1950-1953. (*)

Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010