FDIP: Pertanggungjawaban Presiden Lima Tahunan Saja

Jakarta (ANTARA News) - Presiden perlu menyampaikan pertanggungjawabannya kepada rakyat dan wajar kalau DPR menagih janji kampanye seorang presiden kepada rakyat yang diwakilinya, demikian Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI Tjahjo Kumolo kepada ANTARA News di Jakarta, Sabtu.

Tjahjo menilai, wacana mengembalikan tatacara kenegaraan berupa Laporan Pertanggungjawaban Lima Tahunan Presiden RI sebagaimana berlaku pada rezim Soeharto, adalah forum yang pas untuk menilai keseluruhan kinerja pemerintahan.

"Program kerja Pemerintah sekarang kan (ada) dalam jangka pendek, menengah dan panjang yang disusun Pemerintah melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)," katanya.

Program kerja pemerintah sendiri adalah penjabaran dari janji kampanye calon presiden karena memang otomatis menjadi program kerjanya, kata Tjahjo.

"Karena itu, wajar kalau DPR menagih janjinya. Misalnya, pertanggungjawaban seorang presiden kepada rakyat pemilihnya," katanya lagi.

Tjahjo berpendapat teknis mekanisme pertanggungjawaban itu mudah. "Soal teknis. Ya, apakah bisa dalam persidangan MPR RI atau di paripurna DPR RI dan DPD RI," katanya.

Tetapi yang jelas, menurutnya, rakyat memang membutuhkan pertanggungjawaban lima tahunan, selain untuk melihat berbagai kemajuan, juga melihat kendala ke depan.

"Saya kira ini baik untuk rakyat semakin memiliki patokan berpikir, bertindak dan melakukan apa yang baik bagi negaranya di setiap masa," kata Tjahjo.
(M036/Z003/AR09)