Surabaya (ANTARA News) - Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Wiranto, berharap keberadaan Panitia Khusus (Pansus) Angket kasus Bank Century DPR bukan untuk menjatuhkan atau menyerang pejabat negara.

"Menyelesaikan masalah itu melalui DPR bukanlah politisasi hukum, juga bukan untuk menyerang atau menjatuhkan negara," katanya saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) I Partai Hanura di Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

Menurut dia, pembentukan Pansus itu merupakan amanat konstitusi untuk mencari kebenaran dan merupakan mandat rakyat untuk menguji akhlak dan moral para pemimpinnya.

"Oleh sebab itu, selama kebenaran belum terungkap, jangan berharap negeri ini akan tenang dan tenteram," kata politisi yang pernah meramaikan bursa pemilihan presidan dan wakil presiden pada 2009 lalu itu.

Wiranto mengingatkan, berlarut-larutnya penyelesaian kasus Century telah menguras energi dan telah memecah persaudaraan. "Sudah saatnya, siapa pun pejabat formal yang mendapat mandat secara konstitusional paling berhak untuk menyelesaikan persoalan itu," kata Wiranto.

Dia menambahkan, mandat dan otoritas yang dimiliki para pejabat negara menjadi bagian dari penyelesaian masalah dan bukan menjadi bagian dari masalah.

"Pada saat menteri dan wakil presiden berbeda pendapat, hanya presiden yang dapat memberikan penjelasan kepada rakyat," kata mantan Menhankam pada era Presiden B.J. Habibie itu.

Kalau pun Hanura sampai saat ini masih tetap lantang mencari kebenaran soal dana talangan senilai Rp6,7 triliun itu, lanjut Wiranto, bukanlah sesuatu yang luar biasa, melainkan sebuah keharusan.

"Partai Hanura tidak akan terjebak kepada sekadar membidik para pejabat sebagai target. Kami juga tidak akan melakukan kompromi dalam bentuk apa pun untuk mengatur batas gerak maju Pansus," katanya.

Selain petinggi partai, Munas Hanura juga dihadiri mantan presiden Megawati Sukarnoputri, mantan wakil presiden Jusuf Kalla, Wakil Ketua DPR Anis Matta, Ketua Partai Gerindra Suhardi, dan Wakil Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo

Tampak pula Sekjen DPP PDIP Pramono Anung, Gubernur Jatim Soekarwo, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, dan Ketua Organisasi Nasional Masyarakat Demokrat Surya Paloh.

Munas yang digelar di Hotel Shangrila Surabaya 5 hingga 7 Februari 2010 itu diikuti ribuan pengurus dan kader Hanura di seantero nusantara.

.(T.M038/S026)

Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010