Menteri Kelautan dan Perikanan diwakili Sekjen dalam Raker dengan DPR

Untuk sisa tahun ini, KKP bakal mempercepat penyerapan anggaran terutama yang terkait dengan aspek belanja modal kerja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tidak hadir dan diwakili oleh Sekjen KKP Antam Novambar dan jajaran eselon I KKP lainnya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI yang digelar di Jakarta, Selasa.

"Rapat kerja dimulai pukul 09.55 WIB dan dijadwalkan diakhiri pukul 14.00 WIB," kata Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, yang memimpin rapat di Ruang Komisi IV DPR RI.

Dalam kesempatan tersebut, dinyatakan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, bersama-sama dengan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Aryo Hanggono, terpaksa tidak hadir karena dalam kondisi kurang sehat.

Rapat kerja kali ini bertujuan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2020, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga tahun 2021, serta usulan program-program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan kriteria teknis Komisi IV DPR RI.

Selain itu, rencananya juga akan dibahas mengenai beragam dari isu-isu aktual yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Adapun struktur dari rapat kerja tersebut adalah penjelasan dari Menteri Kelautan dan Perikanan (yang diwakili Sekjen KKP), kemudian tanggapan dari Komisi IV DPR RI, selanjutnya jawaban terhadap tanggapan, kesimpulan, serta penutup.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin juga mengungkapkan, dirinya mendapatkan info dari Bappenas bahwa KKP mendapatkan dana pinjaman yang cukup besar sehingga diminta untuk dapat dijelaskan mengenai hal tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar dalam bagian pembukaan penjelasan KKP mengharapkan doa agar rekan-rekan yang tidak sehat dapat segera diangkat penyakitnya.

Antam juga menuturkan bahwa realisasi dari anggaran KKP tahun 2020 adalah sekitar Rp2,7 triliun atau 54,4 persen dari pagu total KKP tahun 2020 sebesar Rp5,08 triliun.

"Untuk sisa tahun ini, KKP bakal mempercepat penyerapan anggaran terutama yang terkait dengan aspek belanja modal kerja," katanya.

Sedangkan terkait dengan pinjaman dari luar negeri yang disinggung Ketua Komisi IV DPR RI sebelumnya, Sekjen KKP menyatakan bahwa pinjaman itu akan digunakan untuk tiga program.

Program tersebut adalah Pengembangan Pelabuhan Lingkar Luar di empat pelabuhan (pinjaman dari AFD atau Badan Prancis untuk Pembangunan, besaran pinjaman 105,35 juta dolar AS), Infrastruktur kawasan Terumbu Karang-Laut Sejahtera di tujuh provinsi serta tiga wilayah pengelolaan perikanan negara RI (pinjaman dari Bank Dunia, sebesar 75 juta dolar), serta Peningkatan infrastruktur untuk budidaya udang (pinjaman dari ADB, sebesar 93 juta dolar AS).