"Karena dalam NKRI seluruh wilayah harus adil. Pembangunan harus merata tanpa pengecualian," kata Fadel dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Bamsoet pastikan tidak ada pasukan khusus BIN
Baca juga: Pimpinan MPR: amandemen UUD perlu kajian mendalam
Hal itu disampaikan Fadel saat membuka FGD yang bertema "Pedoman Haluan Negara Sebagai Arah Perencanaan dan Pembangunan Nasional", di Grand Ballroom Atria Hotel, Tangerang, Banten, Senin (14/9).
Fadel mengatakan walaupun begitu kuatnya keinginan untuk memiliki sistem yang baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain proses yang dilalui tidak mudah.
Menurut dia, ada mekanisme ketat yang harus diikuti salah satunya, melakukan amandemen UUD dan muatan materinya.
"Materinya harus disusun dengan lebih sederhana sehingga bisa mempermudah dalam implementasinya di lapangan terutama oleh para kepala daerah," ujarnya.
Selain itu menurut dia, materi haluan negara harus lebih fokus ke bidang yang lebih dibutuhkan rakyat seperti masalah pendidikan, kesehatan, pelayanan publik.
Fadel mengatakan sebenarnya sistem perencanaan pembangunan nasional sudah lama diterapkan di Indonesia, pada era Orde Lama ada Pembangunan Nasional Semesta dan Berencana (PNSB).
Di era Orde Baru ada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Era reformasi kemudian bergulir, GBHN berubah menjadi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
"Di era reformasi ini, Haluan Negara seperti GBHN, muncul menjadi isu nasional yang dibicarakan rakyat Indonesia. Ada sebagian rakyat yang menganggap sangat penting hadirnya haluan negara tapi ada juga yang merasa tidak perlu," katanya.
Baca juga: MPR RI: Pembatasan aktivitas kantor wajib diterapkan selama PSBB
Baca juga: MPR: RI butuh UU Perlindungan Tokoh Agama
Menurut dia, MPR RI sigap merespon hal tersebut, sejak periode MPR 2014-2019, isu itu telah dikaji secara mendalam.
Dia mengatakan MPR periode 2019-2024 mendapatkan amanah untuk melanjutkan tugas mulia tersebut.
"Agar lebih bagus kebijakan yang diambil nanti, pendalaman tidak hanya dilakukan di dalam MPR saja tapi melibatkan elemen masyarakat lainnya seperti para akademisi, para pakar ketatanegaraan, tokoh masyarakat," katanya.
Fadel berharap pendapat dan pandangan para peserta FGD terkait berbagai hal tersebut karena pandangan para profesional ini sangat dibutuhkan di tengah berbagai pendapat dan kontroversi seputar Haluan Negara.
Menurut dia, seluruh pemikiran-pemikiran yang keluar dari FGD itu akan ditampung dan menjadi masukan di MPR untuk pedoman dalam penyusunan haluan negara.
"Saya berikan apresiasi tinggi kepada seluruh peserta FGD baik hadir secara fisik maupun virtual yang sangat antusias untuk diskusi bersama walaupun dalam masa pandemi," ujarnya.
FGD itu terselenggara atas kerjasama MPR dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) yang dihadiri Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (virtual), anggota MPR dari DPD Hasan Basri, Dekan FIA UB Prof. Dr. Bambang Supriyono (virtual), Dekan FIA Universitas Indonesia Prof. Dr. Eko Prasojo (virtual), akademisi Unas, PKN STAN, UT serta perwakilan Lembaga Administrasi Negara, Bapppenas, Kemendagri, Kemenhan, Kemenkeu dan sekitar 300 peserta yang hadir secara virtual.
Baca juga: Wakil Ketua MPR pertanyakan keberadaan "pasukan khusus" BIN
Baca juga: MPR: PSBB ketat harus disertai sanksi tegas
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2020
