Sistem "Reward-Punishment" Bisa Dibahas Dalam APBN-P

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan sistem penghargaan-hukuman (reward-punishment) nantinya bisa dibahas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2010.

"Bisa saja masuk, tapi nanti kita bicarakan lagi, persoalannya apakah sudah ada dalam Peppres atau belum," ujarnya seusai memimpin rapat kerja dengan Menteri keuangan di Jakarta, Kamis malam.

Ia menambahkan usulan yang masuk ke dalam Badan Anggaran mengenai sistem itu akan dibicarakan kembali agar dapat diterima atau tidak untuk masuk dalam APBN-P 2010.

Mengenai APBN-P yang kemungkinan akan dirumuskan pada April 2010 nanti, Harry berpendapat bahwa anggaran tersebut dapat digunakan untuk menyerap lapangan pekerjaan yang lebih besar untuk mengurangi angka kemiskinan yang lebih besar.

"Kalau dana tersebut bisa digunakan untuk melahirkan tiga kali lipat lapangan pekerjaan, itu akan mengurangi angka pengangguran yang lebih besar," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida S. Alisjahbana menyebutkan, sejumlah program prioritas terutama menyangkut kejahteraan masyarakat dan stabilisasi harga akan masuk dalam APBN-P 2010.

"Perubahan itu sesuai arahan Presiden untuk membiayai pengeluaran yang mendesak dan terkait kesejahteraan masyarakat, stabilisasi perekonomian dan harga," ujarnya.

Menurut dia, program prioritas yang akan masuk dalam APBN-P 2010 akan dibahas kembali dalam sidang kabinet terbatas.

Sementara Menko Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan pemerintah akan memilih proyeksi pertumbuhan ekonomi yang konservatif untuk APBN-P 2010, yakni sebesar 5,5 persen.(S034/K004)