Menkeu: APBN-P Diperlukan Untuk Pemulihan Bencana Alam

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2010 nantinya diperlukan untuk pemulihan dan rehabilitasi daerah yang terkena bencana alam.

"Terutama yang diamanatkan oleh undang-undang termasuk untuk menampung kebutuhan pemulihan (recovery) dan rehabilitasi bencana alam, yang masuk prioritas sangat tinggi, seperti Sumatera Barat dan Jawa Barat," ujarnya usai Rapat Kerja dengan Badan Anggaran di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis malam.

Ia menambahkan akan ada banyak perubahan dalam APBN-P nantinya seperti pada sisi penerimaan negara, baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak termasuk sektor belanja dari sisi subsidi yang akan melonjak sangat tinggi.

"Pemerintah berasumsi dalam hal ini harga untuk beberapa komoditas strategis akan distabilkan terutama dalam kondisi yang masih tidak pasti dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat," ujar Menkeu.

Untuk itu, perubahan APBN-P akan diseleksi secara ketat, sektor-sektor apa saja yang membutuhkan anggaran lebih dengan tetap mempertimbangkan perubahan asumsi harga minyak, nilai tukar, suku bunga serta inflasi.

Sementara Ketua Badan Anggaran Harry Azhar Azis menambahkan akan melihat terlebih dahulu, rencana pemerintah dalam kenaikan anggaran APBN-P 2010 termasuk usulan dari Bappenas mengenai kenaikan belanja kementerian/lembaga (K/L) sekitar Rp50 triliun.

"Boleh-boleh saja berapapun pemerintah memberikan usulan kenaikan, namun harus dilihat dulu apa alasan (reasoning) di belakangnya, baru bisa kita katakan oke atau tidak," ujarnya.

Dalam UU APBN 2010, pemerintah diberi ruang untuk menambah belanja prioritas sebelum Maret maksimal dua persen dari total belanja negara atau sebesar Rp20,9 triliun.

Hal ini akan memberi implikasi terhadap pelebaran defisit anggaran sekitar 0,4 persen PDB dari defisit yang sudah ditetapkan sebesar 1,6 persen PDB.

Pengelolaan APBN 2009 membukukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp38 triliun dan menurut rencana, pemerintah akan memanfaatkannya untuk menyokong tambahan belanja prioritas dan kebijakan stabilisasi harga di 2010.(S034/K004)