Legislator DKI dorong pemerintah pusat ubah bansos sembako jadi BLT

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta Riano P Ahmad mendorong pemerintah pusat untuk mengkaji skema bantuan sosial (bansos) menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

"Karena sejauh ini bansos sembako selain tidak berjalan efektif dan rawan penyelewengan, juga tidak berdampak pada geliat ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19," kata Riano di Jakarta, Senin.

Politisi PAN ini mengungkapkan hal tersebut menyusul kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan memberikan bansos kepada 2,4 juta keluarga rentan di Jakarta
selama masa PSBB Jakarta jilid II yang mulai berlaku pada 14 September 2020.

"Saya mendukung selain gencar melakukan upaya penanggulangan penyebaran COVID-19, pemerintah juga harus memastikan program bantuan sampai kepada masyarakat terdampak. Namun, sayangnya, penyaluran program bantuan yang dimotori pemerintah pusat dan Pemda DKI sejauh ini masih ditemukan banyak masalah," katanya.

Masalah-masalah yang muncul antara lain bansos sembako tidak tersalurkan merata ke masyarakat. Hal itu terlihat dari adanya 1.074 total aduan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait persoalan penyaluran bansos yang disampaikan melalui aplikasi JAGA Bansos.

Riano menjelaskan, berdasarkan catatan KPK, sampai 4 September 2020 ada 1.074 keluhan terkait bansos dan paling tinggi dari DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

Karena itu, Riano mendorong pemerintah pusat sebaiknya mempertimbangkan dana yang dialokasikan melalui bansos diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Sedangkan untuk bansos sembako cukup diserahkan kepada Pemprov DKI.

"Saya kira, di Jakarta untuk bansos sembako sudah tercukupi dari banpres (bantuan Presiden) dan Pemprov DKI, bahkan dari pihak swasta juga ada. Soal penyaluran BLT bisa melalui bank pemerintah nanti," katanya.

Riano menegaskan, bantuan skema BLT pusat kepada warga Jakarta akan membantu aktivitas geliat perekonomian di masyarakat tetap terjaga.

"Jadi pemerintah bisa menggunakan BLT untuk mendorong daya beli masyarakat. Contohnya, di warung-warung kecil di perkampungan Jakarta akan tetap hidup," katanya.

Dengan begitu, Riano menilai, peningkatan pengeluaran dari rumah tangga perlahan bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi warga.

"Masyarakat di bawah bisa tumbuh perekonomiannya. Jadi BLT akan lebih terasa dampak antarsektornya," kata mantan Ketua Komisi A DPRD DKI periode 2014-2019 itu.

Lurah Pulau Pari, Mahtum (kanan) memantau proses distribusi bansos dari kapal menuju rumah warga di Kelurahan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Selasa (4/8/2020). ANTARA/Fauzi Lamboka/aa.

Hal ini perlu didorong karena jika melihat catatan dari Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga menopang 58,14 persen dari perekonomian domestik pada kuartal I lalu.

Selain itu, jika bansos diubah menjadi BLT maka masyarakat akan lebih leluasa menggunakan bantuan tersebut sesuai kebutuhan.

Kendati demikian, Riano juga tak memungkiri potensi penggunaan dana BLT tidak sesuai kebutuhan warga sebagaimana mestinya.

Dia juga menyebut, kecenderungan masyarakat memegang uang untuk tabungan dan menurunkan konsumsi di tengah pandemi relatif kecil. Riano memperkirakan hanya 10 persen dari perkiraan total penerima BLT yang melakukan hal tersebut.

"Karena golongan miskin dan rentan miskin pasti akan langsung membelanjakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Karena dampak PSBB mereka kan kehilangan pendapatan, bagaimana mau menabung?," kata Riano.
Baca juga: PSBB Jakarta, Sudin Nakertrans Jakpus sidak perkantoran di Sawah Besar
Baca juga: PSBB Jakarta, jumlah penumpang di Stasiun Manggarai menurun
Baca juga: Anies tunggu detil dari pusat soal hotel jadi tempat isolasi mandiri