"Umumnya, keberadaan direktorat intelijen itu untuk memperkuat sistem intelijen nasional," kata Dirjen Strategi Pertahanan Mayjen TNI Syarifuddin Tippe usai Rakornis Ditjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan, eksistensi wilayah perbatasan mencerminkan kondisi umum kedaulatan bangsa dan negara Indonesia yang memiliki 10 batas laut dengan negara tetangga dan tiga perbatasan darat dengan negara tetangga.
Selama ini Ditangalistra lebih bersifat hanya menganalisis lingkungan strategi, sedangkan penyelesaian masalah perbatasan bukan perkara mudah, sangat kompleks.
"Tidak saja masalah politik, tetapi juga ekonomi. Tidak hanya menyangkut satu negara, tetapi beberapa negara. Jadi, perlu penanganan yang komprehensif melibatkan banyak pemangku kepentingan," katanya.
Dalam memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan, diperlukan penguatan di semua lini termasuk intelijen, kata Syarifuddin.
Dalam jangka pendek, lanjut dia, perlu melakukan koordinasi dengan organisasi-organisasi intelijen yang ada, serta mendidik, dan menyiapkan personel Ditanglistra di bidang intelijen di Lembaga Pendidikan Intelijen yang ada.
Dijelaskannya, dalam bidang Kebijakan Strategi termasuk pengelolaan perbatasan perlu komitmen dan kesadaran yang tinggi dari semua pemangku kepentingan terkait dalam mengimplementasikan Minimum Essential Force (MEF) yang sudah menjadi keputusan politik pemerintah sebagai blue print pertahanan negara.
"Di samping itu juga pembangunan pertahanan nirmiliter perlu mendapat perhatian serius dari semua stakeholder terkait di luar Kementerian Pertahanan dan TNI," ungkap Syarifuddin.
(T.R018/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
