DPR setujui Rp30,9 triliun untuk perlindungan dan jaminan sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pagu anggaran Rp30,9 triliun

Jakarta (ANTARA) - Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp30,9 triliun untuk perlindungan dan jaminan sosial pada 2021.

Hal itu disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily dan diikuti seluruh jajaran Pejabat Tinggi Madya Kementerian Sosial di Jakarta, Senin.

RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Juliari P Batubara pada 3 September 2020 yang menyepakati pagu anggaran Kementerian Sosial Tahun 2021 sebesar Rp92,8 triliun, salah satu poin kesepakatan untuk mengantisipasi meningkatnya angka kemiskinan akibat COVIS-19 yang diprediksi akan berlanjut sampai tahun depan.

"Untuk Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kemensos menyiapkan pagu anggaran Rp30,9 triliun," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin.

Dirjen menjelaskan untuk mendukung Target Program Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2021, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp30,4 triliun untuk program Jaminan Sosial Keluarga dengan target sasaran 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Indonesia.

Selanjutnya, anggaran dukungan Prioritas Nasional untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, telah disiapkan anggaran sebesar Rp383,2 miliar dengan target sasaran 130 ribu jiwa.

Untuk memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik sebesar Rp100,2 miliar dengan target sasaran 200 kelompok masyarakat rawan bencana sosial dan 1,2 juta korban bencana sosial.

Kementerian Sosial juga merencanakan untuk menyiapkan gudang logistik untuk mempercepat pelayanan kepada korban bencana.

"Karena gudang yang ada sekarang sudah tidak bisa menampung logistik, sehingga perlu perluasan gudang dengan rencana membeli gudang yang lebih representatif," katanya.