Hati-hati...Penipuan Berkedok Pengangkatan PNS

Sumenep (ANTARA News) - Upaya penipuan berkedok pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) bagi guru tidak tetap (GTT) menimpa warga Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Salah seorang GTT di SDN Bluto I, Sowara nyaris menjadi korban penipuan berkedok pengangkatan PNS tersebut.

"Beberapa hari lalu, saya ditelepon oleh seseorang yang mengaku sebagai PNS Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Sumenep yang intinya meminta saya menyerahkan sejumlah berkas dan uang sebagai persyaratan diangkat sebagai PNS," kata Sowara di Sumenep, Kamis.

"Saya belum menyerahkan uang Rp10 juta sebagaimana permintaan orang yang mengaku sebagai PNS BKD tersebut. Kalau berkas, memang saya siapkan. Selain saya, ada dua rekan GTT lainnya di Sumenep yang juga ditelepon terkait hal serupa," katanya menambahkan.

Sowara bersama empat rekannya sesama GTT, Kamis, berada di Kantor BKD Sumenep guna melakukan klarifikasi atas persoalan tersebut.

Berkas yang diminta, kata dia, di antaranya fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai, kartu tanda penduduk, dan surat keterangan sebagai GTT.

"Sesuai permintaan orang yang mengaku PNS BKD itu, saya diminta menyiapkan uang Rp10 juta. Nantinya, uang itu harus saya serahkan pada pimpinan BKD sebesar Rp5 juta dan Rp5 juta bagi pejabat di Badan Kepegawaian Nasional (BKN)," katanya menambahkan.

Sowara menjelaskan, sesuai permintaan seseorang yang mengaku sebagai PNS BKD Sumenep itu, pihaknya diminta menyerahkan uang Rp5 juta bagi pimpinan BKD melalui staf BKD.

"Sementara uang Rp5 juta bagi pejabat BKN diminta diserahkan melalui transfer bank pada nomor rekening tertentu. Saya diberitahu nomor rekening bank seseorang yang katanya pejabat BKN tersebut melalui fasilitas pesan pendek telepon genggam," katanya mengungkapkan.

Sementara Sekretaris BKD Sumenep, Carto menjelaskan, secara kelembagaan, pihaknya tidak pernah mengumumkan adanya rekrutmen GTT sebagai PNS.

"Semua informasi dari seseorang yang mengaku PNS BKD dan menelpon rekan-rekan GTT terkait pengangkatan PNS, adalah tidak benar. Kalau masih ada yang seperti, kami minta tidak usah dipercaya," katanya menegaskan.(ANT/A024)