Pengamat sebut PSBB "rem darurat" diperlukan tekan penyebaran Covid-19

... Pesan yang disampaikan dalam kampanye kesehatan harus utuh guna menghindari kebingungan di tengah masyarakat. Dari aspek pengelolaan komunikasi terkait Covid-19, antarpemerintah pusat dan daerah harus sejalan...

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, berpendapat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) "rem darurat" yang diterapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat diperlukan di tengah melajunya jumlah kasus Covid-19 di Jakarta.

"Tetapi, penerapannya harus tetap terukur. Bahkan, tidak ada salahnya diikuti oleh seluruh daerah penyangga. Bila perlu, bisa saja diadopsi oleh provinsi lain jika kondisi memerlukan PSBB model "rem darurat"," kata Sihombing, di Jakarta, Senin.

Menurut dia, penerapan PSBB pasti memiliki batas waktu, oleh karena itu PSBB dalam bentuk apapun, termasuk dengan "rem darurat" sangat baik.

"Namun tetap sebagai program jangka waktu sangat singkat, yaitu bisa jadi dua minggu, atau paling kuat satu bulan. Itupun sangat tergantung ketahanan ekonomi suatu daerah atau negara," ujarnya.

Baca juga: Bekasi batasi aktivitas warga dampak PSBB DKI Jakarta

Ia menuturkan, ada tiga jangka waktu simultan sejak awal penerapan PSBB, yakni jangka berkelanjutan, jangka menengah dan jangka pendek.

Pada masa jangka berkelanjutan harus ada upaya untuk menumbuhkan kesadaran, sikap, dan perilaku yang taat terhadap seluruh protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19.

"Komunikasi kesehatan ini salah satu solusi strategis, sebagaimana berulang kali saya sampaikan di ruang publik," paparnya.

Kampanye komunikasi kesehatan juga harus dilakukan secara masif, sistematis, terstruktur, kreatif, berkesinambungan dan inovatif pada tingkat nasional hingga keluarga sebagai komunitas terkecil.

Baca juga: Hari pertama PSBB kedua, penumpang KRL turun 19 persen

"Pesan yang disampaikan dalam kampanye kesehatan harus utuh guna menghindari kebingungan di tengah masyarakat. Dari aspek pengelolaan komunikasi terkait Covid-19, antarpemerintah pusat dan daerah harus sejalan," ujar dia.

Adapun pada jangka menengah, tambah dia, sebaiknya pemerintah membuat program pencegahan penularan dan penanganan kesehatan penderita Covid-19 yang disertai upaya memacu perekonomian demi menjaga semua sektor usaha sekaligus mencegah PHK.

"Artinya, penanganan kesehatan berjalan hanya selangkah di depan pemulihan ekonomi agar pembiayaan kesehatan dan kehidupan sehari-hari terpenuhi," paparnya.

Baca juga: KPK ubah waktu kerja sesuaikan PSBB DKI Jakarta

Selanjutnya jangka pendek, Sihombing mendorong penemuan dan pengadaan vaksin untuk Covid-19 yang sudah teruji dan andal. Jangka waktu penemuan vaksin pun harus ditetapkan, misalnya paling lama Desember 2021.

"Lebih cepat lebih baik. Karena Itu, penelitian harus didukung dana yang sangat memadai," ujarnya.

Menurut dia, para tenaga peneliti juga harus mendapat insentif, pengakuan dan penghargaan luar biasa dari pemerintah maupun masyarakat luas. "Bagi para peneliti yang berhasil diberi saja gelar profesor kemanusiaan," ucapnya.

Baca juga: Pelanggar PSBB Pergub 88/2020 langsung ditindak