Lebak (ANTARA News) - Siswa gratis SMA, SMK dan Madrasah Aliyah di Kabupaten Lebak, Banten, harus melengkapi dirinya dengan keterangan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), sehubungan dengan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di daerah itu.

"Saya menolak jika siswa ingin sekolah gratis, namun tidak menyertakan surat Jamkesmas," kata Kepala SMKN 1 Rangkasbitung, H Sukatmana, Rabu.

Dia mengatakan, pada tahun ajaran 2009-2010 ini pihaknya menerima siswa kelas 10 digratiskan sebanyak 47 orang. Mereka berasal dari keluarga miskin yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah kejuruan.

Ke-47 orang itu benar-benar orangtua mereka tidak mampu, namun mereka harus membawa serta surat Jamkesmas yang dikeluarkan pemerintah.

Pihaknya mengusulkan siswa miskin yang ditanggung melalui biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten seluruhnya 47 orang. Namun, yang diterima hanya 26 orang.

Untuk itu, sisanya sebanyak 21 orang terpaksa ditanggung sekolah dengan subsidi silang dari siswa yang mampu itu.

"Semua siswa miskin itu tidak dipungut biaya satu sen pun, namun dengan menyertakan Jamkesmas itu," katanya.

Menurut dia, saat ini banyak orangtua siswa yang secara ekonomi mampu, namun mereka ingin sekolah gratis dengan membuat surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kelurahan maupun desa.

"Pada prinsipnya saya menolak SKTM, meskipun mereka benar-benar miskin, karena pemerintah daerah menggratiskan pendidikan hanya bagi siswa yang memiliki surat jamkesmas bukan SKTM," katanya.

Salah satu orangtua siswa, Nana (55), warga Pasir Malang, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, mengaku dirinya sudah tak sanggup lagi membiayai anaknya yang kini duduk di kelas 10 di SMKN 1 Rangkasbitung.

Oleh karena itu, dirinya membuat SKTM dari desa agar digratiskan biaya pendidikanya, tetapi pihak kepala sekolah menolaknya dengan alasan harus disertakan kartu Jamkesmas.

"Saya merasa bingung dengan tidak memiliki kartu Jamkesmas itu. Sedangkan, anak ingin sekolah," ujar Nana.

Sementara itu, Kepala Bidang SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Asep Komar mengatakan, pihaknya menggratiskan siswa miskin itu sebanyak 1.550 orang, karena keterbatasan dana APBD tersebut.

Siswa yang digratiskan tersebut harus melengkapi dirinya dengan surat keterangan Jamkesmas, karena mereka diprioritaskan untuk mendapat bantuan biaya pendidikan.(MSR/K004)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010