Pembatasan sosial berskala besar di seluruh wilayah di Riau segera diberlakukanPekanbaru (ANTARA) - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho meminta agar PemerintaH Provinsi Riau segera mengambil tindakan nyata atas kondisi pandemi COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan, yakni dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Saya minta agar pembatasan sosial berskala besar di seluruh wilayah di Riau segera diberlakukan. Kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Jangan lagi ditunda (PSBB), karena kalau dibiarkan, kasus positif COVID-19 akan terus meningkat dan terus menelan korban," ujar Agung Nugroho, di Pekanbaru, Minggu.
Kasus positif COVID-19 terus melonjak setiap harinya, pada Sabtu (13/9) total ada 223 orang terpapar virus tersebut. Bahkan salah seorang tenaga medis wafat saat berjuang memerangi virus ini.
Agung meminta agar Pemprov Riau membuka mata atas kondisi ini. Jika PSBB diterapkan, maka harus disertai dengan kompensasi kepada masyarakat berupa bahan pangan dan bantuan langsung tunai (BLT).
"Jadi kalau memang Pak Gubernur memikirkan nyawa masyarakatnya, segera kucurkan kompensasi lalu terapkan PSBB," kata Ketua DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru itu pula.
Baca juga: Air mata terakhir Gubernur Riau untuk dokter Oki
Agung menjelaskan, kucuran dana APBD dapat difokuskan untuk kebutuhan masyarakat selama rencana pelaksanaan PSBB. Jika tidak ada bantuan langsung ke masyarakat, hal ini menyebabkan masyarakat tetap keluar rumah untuk mencari makan.
"Kalau bersungguh-sungguh, ini bakal terealisasi dengan baik. APBD kita juga cukup untuk disalurkan dalam bentuk bantuan masyarakat. Jangan pikirkan program lain dulu. Masalah nyawa manusia harus prioritas. Kalau ekonomi bisa dipulihkan, nyawa manusia siapa yang bisa kembalikan," ujarnya lagi.
Agung menyebutkan, tidak ada lagi opsi lain untuk menghentikan laju pandemi ini. Jika pemerintah memang benar-benar memikirkan nyawa masyarakatnya, maka terapkan PSBB dan berikan bantuan langsung selama 14 hari.
"Yang penting bantuan itu nyata dan ada. Nanti teknisnya silakan saling koordinasi antara pemprov dan pemkot maupun pemkab," katanya pula.
Agung mengatakan, dirinya tidak bermaksud menyalahkan pihak mana pun atas kondisi ini. Tujuannya hanya agar kondisi saat ini dapat diatasi.
Baca juga: Lonjakan pasien COVID-19 di Riau, dokter kurang istirahat
Baca juga: Positif COVID-19 Riau bertambah 192 orang, 25 kasus terjadi pada anak
Pewarta: Diana Syafni
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2020
