Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa di wilayah Jakarta terjadi pada Jumat (11/9) disiarkan Desk Metropolitan ANTARA dan masih layak Anda baca kembali untuk informasi akhir pekan ini.
1. Samsat Jakbar ditutup sementara cegah penularan COVID-19
Polda Metro Jaya melalui akun media sosial TMC Polda Metro menginformasikan penutupan sementara layanan Samsat di wilayah Jakarta Barat selama tiga hari dalam rangka sterilisasi dan pencegahan penularan COVID-19 mulai Jumat.
"Dalam rangka pencegahan COVID-19 akan dilakukan sterilisasi gedung pelayanan Samsat Jakarta Barat akan ditutup Jumat 11 September 2020 dan dibuka kembali Senin 14 September 2020," ujar keterangan TMC Polda Metro Jaya melalui akun Instagramnya.
2. Sindikat pemalsu KTP elektronik raup untung ratusan juta
Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Polisi Sudjarwoko mengungkapkan sindikat pemalsu Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik meraup untung ratusan juta rupiah.
"Keuntungan pelaku sejak tahun 2018-2020, sudah ratusan juta keuntungannya," kata Sudjarwoko saat jumpa pers di Mapolres, Jumat.
3. Polda Metro belum tetapkan tersangka dalam kasus dugaan hoaks Anji
Penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan penyebaran kabar bohong atau hoaks yang menyeret musisi Musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji dan Hadi Pranoto.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus menjelaskan ada mekanisme dan tahapan yang harus dilaksanakan oleh penyidik sebelum penetapan tersangka.
4. 60 bangunan terbakar di Pasar Ciplur Jakarta Utara
Sebanyak 60 bangunan terbakar di komplek Pasar Ciplur, Jalan Rawa Bebek RT 14/11, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat dini hari.
"50 bangunan kios dan 10 bangunan rumah tinggal terbakar," kata Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Administrasi Jakarta Utara, Rahmat Kristantio di Jakarta, Jumat.
5. Anies dikritik tak libatkan DPRD berlakukan kebijakan PSBB total
Anggota DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam memberlakukan kebijakan rem darurat atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total.
"Sudah jelas sekali aturannya dalam penangan pandemi COVID-19 yaitu pemerintah daerah harus konsultasi, berkoordinasi terlebih dahulu dengan kami (DPRD) dan pemerintah pusat. Faktanya, kami tidak pernah diajak bicara dan wajar jika beberapa menteri protes dengan sikapnya itu," kata August Hamonangan dalam keterangan tertulisnya, Jumat
Pewarta: Fauzi
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2020
