Indef: Perlu anggaran ekstra untuk pengadaan vaksin 2021

Tahun 2021 memang perlu dialokasikan anggaran ekstra untuk pengadaan vaksin COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mendorong pemerintah menambah anggaran pengadaan vaksin COVID-19 karena total Rp25 triliun dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bidang kesehatan pada 2021 dinilai tidak cukup.

“Tahun 2021 memang perlu dialokasikan anggaran ekstra untuk pengadaan vaksin COVID-19,” katanya dalam webinar di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, ada 10 kerja sama pengadaan vaksin berdasarkan data dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

Baca juga: Menko Airlangga targetkan RI dapat 290 juta dosis vaksin tahun depan

Tiga di antara 10 kandidat vaksin itu akan tersedia di Indonesia yakni Sinovac bekerja sama dengan Bio Farma yang memasuki uji klinis tahap III di Indonesia yang dijadwalkan selesai Desember 2020.

Kemudian, vaksin Sinopharm uji klinis fase III di Uni Emirat Arab serta vaksin Merah Putih dari Pemerintah RI yang fase I baru dimulai rencananya pada Januari 2021.

Setelah itu, lanjut dia, perlu dilanjutkan dengan uji keamanan dan efektivitas vaksin (FDA) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memerlukan waktu sekitar enam hingga satu tahun setelah melewati fase III.

“Sehingga kemungkinan besar vaksin paling cepat akhir 2021 atau awal 2022,” katanya.

Baca juga: Menko Airlangga: Pemerintah punya dana cukup untuk fasilitas kesehatan

Andry menambahkan berdasarkan data dari Kementerian BUMN harga vaksin Sinovac diperkirakan mencapai 25-30 dolar AS yang per orang membutuhkan dua dosis vaksin dan vaksin Merah Putih diperkirakan 5 dolar AS.

Apabila minimal 70 persen penduduk Indonesia divaksin atau sekitar 176 juta jiwa sehingga membutuhkan 352 juta dosis vaksin dengan asumsi vaksin Sinovac mencapai Rp130,2 triliun atau Merah Putih Rp25,7 triliun dengan kurs Rp14.800 per dolar AS.

“Anggaran PEN kesehatan 2021 itu Rp25 triliun, pengadaan vaksin hanya Rp18 triliun. Itu tidak cukup,” katanya.

Apabila tidak bisa mencapai anggaran yang tinggi itu, kata dia, akan ada komersialisasi dan gratis.

Sebagai tambahan, lanjut dia, ada 96,6 juta jiwa masyarakat miskin yang iuran kesehatannya (BPJS) dibiayai pemerintah sehingga membutuhkan sekitar 193 juta dosis.

Baca juga: Peneliti Indef perkirakan pemerintah butuh Rp75 triliun untuk vaksin

Sehingga, kata dia, anggaran minimal yang diperlukan pemerintah untuk masyarakat miskin itu dengan asumsi jika menggunakan Sinovac mencapai Rp71,4 triliun atau Merah Putih Rp14,1 triliun.

Sementara itu, mengingat uji klinis fase III kandidat vaksin Sinovac dilakukan di Indonesia, ia mengharapkan ada diskon harga untuk menekan harga vaksin.

Andry menambahkan sejumlah negara menganggarkan kebutuhan pengadaan vaksin Corona seperti Australia mencapai Rp18,26 triliun, Jepang sebesar Rp94,1 triliun, Amerika Serikat Rp134,1 triliun, dan Inggris Rp382,1 triliun.

Baca juga: Harga emas naik, dipicu pelemahan dolar dan isu penundaan vaksin