Pagu Anggaran Ditjen Darat Kemenhub 2021 capai Rp7,64 triliun

Fokus rencana Kemenhub dalam rencana kerja pemerintah tahun 2021 pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi

Jakarta (ANTARA) - Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Tahun 2021 mencapai Rp7,6 triliun atau meningkat dari 2020, yakni Rp5,46 triliun.

“Dapat kami laporkan pada penerapan anggaran Dirjen Perhubungan Darat untuk 2021, total program penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi darat adalah sebesar Rp7,64 triliun,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR di Jakarta, Kamis.

Ia menuturkan besaran pagu anggaran tersebut sesuai Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Menteri Keuangan No. S-692.1/MK.02/2020 B-636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran K/L TA. 2021) dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan No: KU.001/5/23 PHB 2020 tanggal 13 Agustus 2020 perihal Penyampaian Komposisi Pagu Anggaran TA. 2021.

“Kami ada pagu kebutuhan sebenarnya Rp14,6 triliun, kemudian pagu indikatif kami saat awal Rp6,9 triliun dan kemudian menjadi terakhir pagu anggaran sesuai dengan surat Menteri PPN/Bappenas Rp7,6 triliun,” katanya.

Rincian postur pagu anggaran 2021 Ditjen Darat, di antaranya belanja pegawai Rp515 miliar (6,74 persen), belanja barang Rp3,54 triliun (46,39 persen) dan belanja modal Rp3,5 triliun atau 46,88 persen.

Budi menuturkan alokasi anggaran tersebut sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, yakni mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang adaptif dan responsif terhadap wabah COVID-19 dan proses pemulihannya.

“Fokus rencana Kemenhub dalam rencana kerja pemerintah tahun 2021 pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi,” ujar Budi.

Dia menambahkan, dari rencana kerja tersebut, maka kebijakan pembangunan infrastruktur 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang dijabarkan dalam tiga kebijakan memprioritaskan kegiatan infrastruktur, optimalisasi kegiatan yang menggunakan metode padat karya dan prioritas proyek yang dibiayai melalui belanja kementerian/lembaga.

Baca juga: Ditjen Perhubungan Darat luncurkan armada penghubung Bandara YIA
Baca juga: Kemenhub janji segera renovasi Terminal Bobotsari Purbalingga