Hal ini diungkapkan Boediono kepada pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), yang menemui Boediono di Istana Wakil Presiden, di Jakarta, Jumat.
"Salah satunya, seperti yang terjadi saat ini yakni dinamika politik terus bergulir akibat kasus dana talangan (bail out) ke Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Kalau ini terjadi berlarut-larut, bisa jadi kegagalan demokrasi kedua," kata Boediono seperti dikutip Ketua Bidang Organisasi HIPMI Kamrussamad.
Kegagalan demokrasi kedua, terjadi setelah era 1950 - 1957 yang menerapkan Demokrasi Terpimpin, dimana demokrasi saat itu sangat liberal menjadikan kebijakan ekonomi berjalan tidak efektif.
Kamrussamad mengatakan Pemerintah pun menjadi terganggu akibat kasus Century yang berlarut-larut tanpa penyelesaian. "Persepsi di mata internasional dan kebersamaan di dalam negeri terganggu karena berita yang tidak memberikan citra positif," tuturnya.
Boediono sendiri, menurut Kamrussamad, tidak khawatir apabila jabatan saat ini tidak lagi diembannya. "Bagi beliau semata-mata ingin mengabdi terhadap bangsa. Tapi cara yang ditempuh dengan delegitimasi itu tidak elok dalam kehidupan bernegara," kata Kamrussamad.(*)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
