Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo di sela pelantikan pejabat eselon dua di Kementerian ESDM di Jakarta, Jumat, mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan road map (peta jalan) pengurangan subsidi BBM antara 2009-2014.
"Programnya, pada 2009-2010 dilakukan penataan distribusi BBM bersubsidi, sedang implementasinya dimulai secara bertahap mulai 2011 hingga 2014," katanya.
Menurut dia, pemerintah akan melakukan pembicaraan dengan DPR untuk menetapkan jumlah penerima BBM bersubsidi sesuai mekanisme distribusi tertutup pada akhir 2010.
Evita menambahkan, salah satu contoh penataan distribusi BBM bersubsidi secara tertutup adalah pencanangan penggunaan kartu pintar (smart card) di Bintan, Kepulauan Riau.
Pemakaian smart card merupakan bentuk pengawasan distribusi BBM bersubsidi yang berbasis teknologi informasi.
Mekanismenya, berupa pencatatan dan perekaman realisasi penyaluran BBM bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) memakai kode tertentu (barcode) dan smart card sebagai identifikasi kendaraan bermotor dan konsumen.
Fasilitas yang ditempatkan di SPBU antara lain server, "electronic data center" (EDC), barcode scanner, microcontroller, dan internet.
Sedang, di Kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dipasang pula server yang akan menampung data hasil rekaman SPBU secara online melalui internet.
Di kendaraan bermotor akan dilakukan registrasi dengan diberikan stiker barcode sebagai indentifikasi dan ditempelkan di kendaraan.
Smart card digunakan sebagai alat pembayaran nontunai.
Setiap kendaraan yang akan membeli premium atau solar akan diminta barcode dan dipindai menggunakan barcode scanner oleh petugas.
Apabila pembeli menggunakan smart card maka akan dilakukan pengurangan saldo menggunakan alat EDC yang terpasang di SPBU.
Namun, apabila konsumen membeli secara tunai, petugas hanya akan melakukan masukan volume pada alat yang terpasang di SPBU.
Pengisian nilai pada kartu fasilitas dilakukan dengan memakai sistem isi ulang.
Selain distribusi tertutup, pemerintah juga melakukan kebijakan mengalihkan subsidi harga BBM ke subsidi langsung, pengurangan pengguna BBM bersubsidi, dan efisiensi biaya distribusi. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
