"Jumlah dana yang disetujui pemerintah kabupaten (pemkab) sangat jauh dari yang diajukan KPU Batanghari," kata Ketua KPUD Batanghari, Sanusi di Muarabulian, Kamis.
Dia mengatakan, dana untuk pemilihan bupati yang bakal digelar Desember mendatang diajukan lebih kurang sebesar Rp 11,5 milyar. Namun yang disetujui hanya sebesar Rp 5,1 milyar.
"Kita belum berani memastikan anggaran yang disetujui pemkab itu bisa mencukupi, karena jauh dari apa yang diusulkan," kata Sanusi didampingi Anggota KPU Batanghari Muklis.
Muklis menambahkan, jika dana tersebut dipaksakan, maka penyelenggarana pilkada belum bisa dipastikan terlaksana dengan baik. Untuk membayar honor para petugas, PPK, KPPS membutuhkan dana lebih kurang Rp3,5 miliar. Belum lagi untuk kebutuhan lainnya.
"Kalau tidak ada penambahan dana, kita pastikan dana yang disetujui saat ini tidak cukup," kata Muklis.
Seharusnya sebelum disahkan, pihak eksekutif mengundang KPU untuk membahas anggaran, karena KPU menginginkan pelaksanaan pilkada mendatang berjalan lancar.
"Kita berharap Pemkab kembali memperhitungkan jumlah anggaran yang diajukan KPU," katanya.
Sekda Batanghari, Erpan ketika dikonfirmasikan mengakui, dana untuk pilkada yang sudah ditetapkan belum mencukupi. Namun kekurangan dari jumlah dana yang diajukan KPU tersebut akan dianggarkan kembali di APBD-Perubahan 2010.
"Kita akan anggarkan di APBD-P tahun ini, yang Insya Allah pada Juni mendatang sudah mulai dibahas," kata sekda.
Namun sekda belum berani memastikan, penambahan anggaran tersebut disesuaikan dengan jumlah yang diajukan KPUD. Pemkab juga akan melihat dan mengkaji kembali dan disesuaikan dengan anggaran yang ada.
Sementara itu, bakal calon bupati Batanghari sudah bermunculan. Calon yang sedang menjabat (incumbent) Sahirsyah yang juga Ketua DPD Golkar Kabupaten Batanghari menjadi salah satu calon kuat. Sementara Wakil Bupati Ardiansyah Faisal, juga dikabarkan akan ikut bertarung merebut posisi orang nomor satu di Kabupaten Batanghari.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
