Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan mencatat ada sebanyak 45 program pokok dan 129 program aksi dari pemerintah yang tersebar di seluruh kementerian.
"Kami melihat program 100 hari pemerintah hasilnya belum terlihat," kata Tubagus Hasanuddin kepada pers di ruang Fraksi PDI Perjuangan DPR, Kamis.
Dikatakan Tubagus, program 100 hari pemerintah hanya menampilkan kesan untuk memperoleh umpan balik bagi pemerintah dalam melakukan pencitraan.
Salah satu program 100 hari pemerintah, kata dia, adalah akan memberikan insentif khusus bagi anggota TNI, Polri, dan PNS yang bekerja di wilayah perbatasan dengan negara lain.
"Tapi hingga hari ke-100 program tersebut belum terealisir," kata anggota Komisi I ini.
Menuut dia, pemerintah sampai saat ini belum mengusulkan kepada DPR berapa besaran insentif yang akan diberikan kepada anggota TNI, Polri, dan PNS yang bekerja di wilayah perbatasan.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan Heri Akhmadi mengatakan, program 100 hari pemerintah di bidang pendidikan yakni pelaksanaan ujian nasonal (UN) juga belum berjalan optimal.
Menurut dia, pemerintah masih menjadikan nilai UN sebagai penentu kelulusan pelajar.
Fraksi PDI Perjuangan DPR dan eleman masyarakat lainnya, kata dia, meminta agar pemerintah tidak menjadikan nilai UN sebagai satu-satunya penentu kelulusan tapi hanya menjadi salah satu penentu saja.
Penentu kelulusan pelajar, kata dia, hendaknya mengikutsertakan nilai semua pelajaran dan prestasi lain yang dimiliki pelajar.
Sementara anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Muhammad Jafar Hafsah mengatakan, program 100 hari pemerintah telah berjalan optimal di semua sektor.
Dari sekitar 15 program prioritas pemerintah semua telah berjalan dan rata-rata telah selesai sekitar 92 persen.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
