Ditjen Bina Konstruksi PUPR peroleh anggaran Rp757,7 miliar pada 2021

Dari total dana pagu anggaran tersebut kami memiliki dua program, pertama adalah program dukungan manajemen dan program pendidikan serta pelatihan vokasi

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mendapatkan alokasi atau pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp757,7 miliar.

"Pagu indikatif Dirjen Bina Konstruksi sebesar Rp610,4 miliar, dan di dalam pagu anggaran terdapat perubahan sebesar Rp147 miliar sehingga menjadi RP757,7 miliar," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Trisasongko Widianto dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pagu anggaran tahun 2021 tersebut sesuai dengan Surat Menteri PUPR kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan pada tanggal 14 Agustus 2020.

"Dari total dana pagu anggaran tersebut kami memiliki dua program, pertama adalah program dukungan manajemen dan program pendidikan serta pelatihan vokasi," katanya.

Untuk program dukungan manajemen dialokasikan sebesar Rp661,6 miliar terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain kegiatan pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi, pembinaan pengadaan jasa konstruksi, dan pembinaan sistem manajemen keselamatan konstruksi.

Selain itu kegiatan lainnya adalah pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi, pembinaan kinerja kelembagaan dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi, serta penyelenggaraan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Sedangkan untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi dialokasikan sebesar Rp96,1 miliar untuk kegiatan penyelenggaraan pelatihan vokasional bidang konstruksi.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyampaikan alokasi anggaran tertinggi sebesar Rp149,8 triliun yang diperoleh kementerian PUPR dalam Rancangan APBN 2021, untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.

Ia memaparkan berdasarkan surat bersama Bappenas dan Kemenkeu pada tanggal 8 Mei lalu, Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran Rp115,5 triliun. Lalu dalam surat bersama pada tanggal 8 Agustus, pihaknya mendapat tambahan anggaran Rp34,23 triliun.