AMM ASEAN diharapkan bahas tata kelola dana, obat COVID-19 di kawasan

Kita wajib membantu masyarakat dan para pelaku usaha kembali berproduksi dan kembali bekerja normal demi mempercepat pemulihan ekonomi. Bantuan juga harus diberikan ke sektor perdagangan dan investasi,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Vietnam berharap pertemuan menteri luar negeri (AMM) Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN) yang ke-53, Rabu, dapat membahas optimalisasi penggunaan dana penanggulangan pandemi serta tata kelola persediaan obat COVID-19 di kawasan.

“Segala upaya harus dipusatkan pada pengendalian COVID-19 dan pemulihan kawasan yang berkelanjutan. Saya mengusulkan dana penanggulangan COVID-19 (ASEAN, red) digunakan dengan maksimal dan persediaan obat-obatan di Kawasan harus segera digunakan sehingga dapat meningkatkan kapasitas respons ASEAN (terhadap pandemi COVID-19, red),” kata Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc saat pembukaan AMM ASEAN ke-53 yang diadakan virtual di Hanoi, Vietnam, Rabu.

Vietnam, yang menjabat sebagai Ketua ASEAN untuk periode 2020, menekankan 10 negara anggota harus memperluas kerja sama dan bersolidaritas menghadapi pandemi serta upaya memulihkan perekonomian yang terpuruk akibat kebijakan penutupan perbatasan dan karantina.

Baca juga: Peneliti sebut China rekan penting ASEAN di bidang ekonomi
Baca juga: ASEAN perlu investasi "smart farming" untuk dukung ketahanan pangan

“Kita wajib membantu masyarakat dan para pelaku usaha kembali berproduksi dan kembali bekerja normal demi mempercepat pemulihan ekonomi. Bantuan juga harus diberikan ke sektor perdagangan dan investasi,” terang dia.

Ia juga meminta para menteri luar negeri 10 negara anggota ASEAN membahas strategi memperbaiki rantai pasokan barang dunia yang terganggu akibat pandemi, serta cara-cara yang efektif meningkatkan konektivitas dan mengurangi kesenjangan antaranggota ASEAN.

Tidak hanya itu, Xuan Phuc turut menyampaikan para menteri luar negeri perlu kembali membahas Visi Masyarakat ASEAN 2025 serta model kerja sama seperti apa yang dikehendaki negara-negara anggota setelah 2025.

Terakhir, PM Phuc meminta para menteri luar negeri yang jadi garda terdepan diplomasi forum lintas kawasan dan dunia untuk senantiasa mengedepankan sentralitas ASEAN pada berbagai kerja sama.

“Kita perlu mengedepankan sentralitas ASEAN dalam tiap dialog, kerja sama, dan peningkatan kapasitas di kawasan ini. Oleh karena itu, kita harus mulai memikirkan norma-norma mendasar, aturan main, dan membangun rasa saling percaya, saling menghormati, dan mengedepankan kesetaraan dalam hubungan antarnegara di kawasan,” sebut PM Phuc.

Oleh karena itu, seluruh insiden, konflik, dan perselisihan wajib diselesaikan dengan aturan hukum internasional, tambah dia.

Tiga tema besar tersebut, di antaranya mencakup penanganan COVID-19, pembahasan Visi Masyarakat ASEAN 2025, dan sentralitas ASEAN, jadi isu yang menurut PM Phuc, penting dibahas 10 menteri luar negeri pada AMM ASEAN ke-53.

10 menteri luar negeri dari negara anggota ASEAN kemungkinan akan membahas sejumlah isu, yang salah satu di antaranya terkait penerapan hasil Temu Puncak ASEAN ke-36 pada Juni 2020. Dalam pertemuan itu, penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di kawasan pascapandemi juga jadi tema utama pembahasan.

Baca juga: ASEAN tegaskan penyelesaian nonmiliter atas sengketa LCS
Baca juga: ASEAN didorong untuk satu suara dalam hadapi tantangan