Anggota PPK Bengkulu Ancam Mogok Terkait Honor

Bengkulu (ANTARA News) - Sebagian besar anggota Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) di Provinsi Bengkulu, mengancam mogok kerja terkait honor mereka akan diturunkan pemerintah daerah.

"Kami tidak akan bekerja pada saat pelaksanaan Pilkada serenak di Provinsi Bengkulu bulan Juli 2010, kalau rencana pemerintah daerah akan menurunkan honor," kata seorang anggota PPK di Kota Bengkulu Yas (35), Kamis.

Tugas dibebankan pemerintah sangat berat tanggung jawabnya, apalagi saat ini beban hidup semakin meningkat, maka wajar sekali bekerja diberikan upah yang sesuai, tandas PPK di Kecamatan gading Cempaka itu.

Perjanjian awal anggota PPK akan diberikan honor Rp750 ribu perbulan dan Ketua PPK Rp1 juta perbulan, belakangan akan dikurangi masing-masing Rp250 ribu perbulan selama delapan bulan kerja.

Sebelum upah kerja itu ditetapkan, maka seluruh anggota PPK tidak akan berkerja kendatipun sudah dilantik, karena menyangkut tanggung jawab kepada masyarakat dan negara.

Sementara Ketua KPU Provinsi Bengkulu Dunan Herawan mengatakan, dia suah menerima laporan tersebut dan pengaduan disampaikan masing-masing KPU dari daerah.

Sebagai langkah awal, dia sedang mengupayakan agar honor tetap seperti dua Pemilu sebelumnya dan jangan dikurangi, hali itu akan dinegosiasikan kepada pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Bengkulu.

Menurut dia, kesepakatan itu sebetulnya dibicarakan sebelum melakukan perekrutan anggota PPK, namun kenyataannya alokasi dana untuk membayar upah anggota tersebut dikurangi.

Ditakutkan bila Pemda ngotot melakukan pengurangan alokasi anggaran honorarium, ancaman PPK untuk mogok kerja bakal terjadi, sehingga tahapan pemilu yang telah dirancang dan telah berjalan terancam batal.

Dunan menginginginkan dukungan Pemda dilakukan maksimal, sebab kesepakatan juga terjadi antara KPU pusat dengan Mendagri, disamping Pemda dimasing-masing daerah benar-benar memberikan dukungan untuk penyelenggaraan Pilkada dan memang aturannya juga telah jelas.

"Kita akan coba mengundang PPK untuk membicarakan permasalahan tersebut bersama Pemda dan DPRD,"ujarnya.

Walaupun situasi saat ini serba sulit, karena dua Pemilu sebelumnya alokasi dana lebih banyak berasal dari APBN, tetapi untuk Pilkada serentak ini murni dari APBD," jelasnya.(*)