"Infrastruktur jalan itu untuk menghubungkan daerah yang masih terisolasi, sehingga seluruh wilayah di Kabupaten Morotai bisa terhubung melalui jalur darat," kata Pejabat Bupati Pulau Morotai Mochtar Daeng Barang saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.
Menurut dia, harapan agar Kabupaten Pulau Morotai segera disetujui pemerintah pusat menjadi KEK, yang juga didukung Gubernur Malut Thaib Armaiyn, dan juga dukungan dari Komisi VI DPR yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, dan standarisasi nasional, membuat pihaknya mesti mengimbanginya dengan penyiapan pembangunan infrastruktur pendukung, di antaranya jalan lingkar dimaksud.
"Prinsipnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai terus berbenah agar usulan menjadi KEK dapat segera terwujud. Bentuk dukungan lainnya dengan mengirim utusan dari pemerintah daerah bersama `Malut Crisis Center` (MCC) untuk rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR," katanya.
Ia menjelaskan, utusan MCC yang dipimpin Ir Muhammad Banapon, MSi, yang disertai Ketua Tim KEK Kabupaten Pulau Morotai Rusli Sibua,
Sekretaris Tim Muhlis Baay dan didampingi dua ahli dari Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB) yakni Dr Ir Sugeng Hari Wisudo, MSi dan Ir Andy Afandy, memberikan pemaparan selama 30 menit di depan Komisi VI.
"Berdasarkan informasi delegasi yang kita utus itu, ternyata Komisi VI DPR secara prinsip Komisi VI menyatakan dukungan atas usulan Kabupaten Pulau Morotai, dijadikan sebagai KEK," katanya.
Bahkan, kata dia, Komisi VI melalui wakil Ketua Komisi Nurdin Tampubolon menunggu proposal lebih rinci dengan data pendukung yang lengkap, sehingga bisa diperjuangkan alasan-alasan rasionalnya kepada pemerintah agar KEK untuk Kabupaten Pulau Morotai dapat segera disetujui.
Usai mendengarkan paparan dari MCC dan anggota delegasi dalam RDPU yang membahas usulan KEK, Nurdin Tampubolon mengemukakan bahwa segala potensi sumberdaya alam kelautan dan pariwisata yang ada di Kabupaten Morotai dan telah disampaikan tersebut realistis.
"Khusus untuk bidang pariwisata, Morotai bisa menjadi ikon kepariwisataan baru di kawasan Indonesia Timur, terlebih dengan adanya jejak peninggalan markas Panglima Divisi VII AS pada perang dunia (PD) II Jenderal Douglas MacArthur," kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut 1 Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F-Hanura) itu.
Menurut Mochtar Daeng Barang, selain pembangunan jalan, infrastruktur lain yang juga disiapkan untuk dibangun sepanjang tahun 2010 adalah lebih kurang 30 jembatan, baik panjang maupun pendek, guna mendukung meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Dengan terhubungnya jalan dan jembatan, maka akses jalan menuju ke sentra produksi bisa lebih baik," katanya dan menambahkan bahwa petani kopra bisa langsung berhubungan dengan pembeli, karena selama ini hanya memakai sarana laut, yang seringkali terkendala adanya cuaca buruk.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
