Perusahaan Pers Didorong Memiliki Standarisasi Sama

Jakarta (ANTARA News) - Perusahaan pers Indonesia akan didorong untuk meratifikasi standarisasi perusahaan pers sehingga kualitas berita, sumber daya manusia dan perusahaan pers Indonesia baik, demikian Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Margiono di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.

"Standar yang dimaksud meliputi standar perusahaan pers, standar kompetensi wartawan, kode etik jurnalistik serta standar perlindungan wartawan," katanya usai pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Dewan Pers, PWI, AJI, Serikat Penerbit Surat Kabar dan komunitas pers lainnya, dalam rangka acara Hari Pers Nasional 9 Februari di Palembang, Sumatera Selatan.

"Presiden mendukung upaya seperti ini. Nantinya bagi perusahaan pers yang sudah meratifikasi ini, misal untuk surat kabar bisa mencantumkan semacam logo telah mengikuti standarisasi. Semacam label halal buat produk makanan lah," kata Margiono.

Melalui ratifikasi standar itu maka perusahaan pers memiliki standar yang baik untuk sistem penggajian wartawan, sistem jenjang karir wartawan dan kemampuan jurnalistik wartawan. Jika ada pelanggaran kode etik dari wartawan, maka yang berhak memberikan sanksi adalah perusahaan pers.

Namun, sesuai Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers maka tidak ada satu lembaga pun yang dapat memberikan sanksi pada pers sehingga tidak perusahaan pers tidak bisa dipaksa meratifikasi standarisasi ini.

"Namun nanti masyarakat tentu dapat memilih, mana yang sudah memiliki standar baku atau media yang belum memiliki standar baku. Ini merupakan usaha agar perusahaan pers bisa mempunyai kesadaran untuk meningkatkan kualitasnya," katanya.

Pada puncak acara peringatan Hari Pers Nasional di Palembang nanti, Presiden Yudhoyono berencana meresmikan sekolah jurnalistik yang digagas kalangan pers, Kementerian Pendidikan Nasional, UNESCO dan Pemerintah Daerah serta universitas.

"Kami mendirikan sekolah jurnalistik Indonesia di enam kota yaitu Jakarta, Semarang, Ujung Pandang, Samarinda, Palembang dan Riau," kata Margiono.

Lembaga jurnalistik baru ini diharapkan mendorong perkembangan pers Indonesia lebih baik.

"Presiden menyatakan bersedia hadir dan membuka sekolah jurnalistik dan akan berikan kuliah perdana dihadapan sekitar 40 orang hingga 50 orang mahasiswa," ungkapnya.

Kalangan pers yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Yudhoyono antara lain Tarman Azzam, Sofyan Lubis, Bambang Harimurti, Wina Armada, Marah Sakti dan Atal Depari. (*)