DPR setujui pagu Kemenko Perekonomian 2021 sebesar Rp443,3 miliar

tambahan Rp50 miliar, pagu tersebut akan dialokasikan untuk Komite Kebijakan dan Sekretariat Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Jakarta (ANTARA) - Badan Anggaran DPR menyetujui pagu anggaran untuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam RAPBN 2021 sebesar Rp443,3 miliar atau naik Rp50 miliar dari pagu indikatif Rp393,3 miliar.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Banggar DPR di Jakarta, Selasa, mengatakan anggaran itu akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan kebijakan dan dukungan manajemen di Kemenko Perekonomian.

"Sedangkan, khusus untuk tambahan Rp50 miliar, pagu tersebut akan dialokasikan untuk Komite Kebijakan dan Sekretariat Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN)," katanya.

Berbagai kegiatan komite tersebut antara lain pelaksanaan rapat koordinasi tingkat menteri, rakor dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, publikasi kebijakan dan humas, monitoring dan evaluasi serta operasional sekretariat.

Sebelumnya, pagu indikatif Kemenko Perekonomian pada RAPBN 2021 ditetapkan sebesar Rp393,3 miliar, yang mencakup program koordinasi pelaksanaan kebijakan Rp186 miliar dan program dukungan manajemen Rp207,3 miliar.

Berdasarkan jenis belanja, anggaran itu terbagi atas belanja pegawai sebesar Rp118,5 miliar, belanja barang sebesar Rp269 miliar, dan belanja modal senilai Rp5,72 miliar.

Pagu indikatif Kemenko Perekonomian untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp393,3 miliar itu menurun Rp16 miliar dari pagu anggaran tahun anggaran 2020 sebesar Rp409,4 miliar.

Untuk tahun anggaran 2021, pagu belanja Kemenko Perekonomian mengalami kenaikan untuk penerimaan CPNS baru, pengisian jabatan serta penambahan Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan.

Sementara itu, pagu belanja modal mengalami efisiensi seiring dengan adanya perubahan pos belanja dari belanja modal menjadi belanja barang dalam bentuk sewa kendaraan dinas, laptop, ruangan kantor, dan lain-lain.