Dengan menunda pemindahan ibu kota, maka pemerintah dapat merealokasi anggaran pada sektor penanganan ekonomi pasca-COVID-19
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi atau Awiek menghormati keputusan pemerintah untuk menunda rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang sudah dipersiapkan sejak tahun 2019.
"Dengan menunda pemindahan ibu kota, maka pemerintah dapat merealokasi anggaran pada sektor penanganan ekonomi pasca-COVID-19," kata Awiek dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dia menilai sikap pemerintah tersebut menunjukkan empati atas kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat akibat pandemik. Artinya menurut dia, pemerintah menurunkan ego yaitu pemerintah lebih mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan politik.
Baca juga: FTUI: Pandemi COVID-19 buka peluang "redesign" ibu kota negara
Baca juga: Bappenas: Ibu kota negara pindah sesuai rencana meski ada COVID-19
Awiek mengatakan untuk selanjutnya jika pemerintah mau melanjutkan rencana pemindahan ibu kota maka harus dilakukan setelah perekonomian pulih. "Dan juga dilakukan secara mendalam, seksama dan hati-hati," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa memastikan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur ditunda karena pemerintah masih fokus pada penyelesaian pandemik COVID-19.
"Mengenai ibu kota negara, terutama untuk komunikasi pada tim rumusan koordinasi. Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di-hold," kata Suharso dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, meskipun pembanguna IKN ditunda namun proses dukungan pada tim komunikasi dan koordinasi strategis tetap mendapat alokasi anggaran di tahun 2021.
Baca juga: Menteri PPN sebut proyek ibu kota negara masih tetap lanjut
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2020
