Istana Wapres Akan Disambangi Pendemo

Jakarta, (ANTARA News) - Kementerian Keuangan dan Istana Wakil Presiden di Jakarta, Rabu, akan disambangi setidaknya oleh tiga kelompok massa yang akan melakukan aksi demonstrasi.

Menurut informasi dari Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya di Jakarta, Rabu pagi, aksi unjuk rasa di depan Kemkeu dan Istana Wapres akan digelar pada sekitar pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB.

Aksi oleh kelompok pertama diagendakan berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB, dan dua kelompok lainnya akan berunjuk rasa yang dijadwalkan mulai dilakukan sejak pukul 11.00 WIB.

Kementerian Keuangan terletak di Jalan Dr Wahidin dekat Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, sedangkan Istana Wakil Presiden berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus.

Para pendemo diperkirakan akan mengusung tuntutan terkait dengan penanganan kasus Bank Century yang sedang diusut antara lain oleh Panitia Hak Angket DPR .

Selain aksi di depan Kemkeu dan Istana Wapres, unjuk rasa lainnya juga akan dilaksanakan di depan Balaikota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Setelah dari Balaikota, para pendemo tersebut rencananya juga akan melanjutkan aksinya di depan kantor Dinas Perhubungan DKI di Jalan Jatibaru, Jakpus.

Sementara itu, kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, akan menjadi lokasi demo pada pukul 11.00 WIB.

Pada jam yang sama, Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakpus, juga akan didatangi oleh kelompok pengunjuk rasa.

Sebelumnya, Sekjen DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ton Abdillah mengatakan, sebanyak 54 elemen massa yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih akan melakukan aksi damai di depan Istana Merdeka pada Kamis (28/1), bertepatan dengan 100 hari berjalannya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

"Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan atas jalannya pemerintahan sekarang, yang kami nilai belum memuaskan rakyat," kata Ton di Jakarta, Selasa (26/1).

Ton juga mengatakan, aksi massa tersebut setidaknya akan dihadiri sekitar 10 ribu aktivis mahasiswa, pemuda, LSM dan sejumlah tokoh intelektual maupun agama.

Menurut dia, penilaian masyarakat terhadap pemerintahan saat ini antara lain terkait persoalan upaya kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, kasus dana talangan (bailout) Bank Century, serta pemberlakuan "Free Trade Agreement" RI dan negara-negara ASEAN dengan China sejak 1 Januari 2010.(*)