Transportasi air swasta paling dominan di Kepulauan Seribu

Keterlibatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan armada masih terbatas

Jakarta (ANTARA) - Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Antoni Arif Priadi menyatakan, hingga saat ini peran perusahaan swasta atau perorangan dibandingkan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lebih mendominasi untuk melayani transportasi air di Kepulauan Seribu.

"Dari jumlah kapal, memang banyak, kapal milik perorangan atau perusahaan swasta. Keterlibatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan armada masih terbatas," kata Antoni dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diadakan secara daring oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dengan tema 'Penyelenggaraan Transportasi Berkeadilan di Kepulauan Seribu', Selasa.

Peran swasta itu dapat terlihat jelas dari layanan yang tersedia di Pelabuhan Muara Angke atau Kali Adem yang menjadi pelabuhan terbesar dan menyediakan layanan menuju ke Kepulauan Seribu.

Antoni menyebutkan ada empat operator di Pelabuhan Kali Adem yang saat ini menyediakan angkutan perairan bagi warga yang hendak menuju ke Kepulauan Seribu atau pun sebaliknya.

"Jadi memang ada empat operator itu ada dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyediakan enam kapal, lalu dari PT ASDP Indonesia Fery itu satu kapal, selanjutnya PT Samudera Sumber Artha (SSA) itu 31 kapal dan terakhir PT Sinar Inti Makmur, itu satu kapal," ujar Antoni.

Lebih lanjut Antoni menjelaskan jika dalam kondisi sebelum pandemi layanan kapal-kapal itu melayani sebanyak 1.200 penumpang per hari di hari kerja dan melayani sebanyak 3.800 penumpang per harinya di akhir pekan.

Oleh karena itu, Antoni mengingatkan kepada Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) untuk dapat merangkul pihak swasta jika nantinya Pemprov DKI Jakarta menyetujui adanya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) khusus untuk transportasi perairan menuju ke Kepulauan Seribu.

"Sejak sebelum adanya ide akan dilakukannya BLUD itu, kapal-kapal swasta itu sudah menjadi urat nadi transportasi menuju ke Kepulauan Seribu. Mereka sudah berinvestasi cukup besar tanpa bantuan dari Pemerintah," katanya.

Ia mengusulkan agar DTKJ dapat merangkul kapal-kapal milik swasta itu sehingga tidak tiba-tiba hilang karena pelayanan dari Muara Angke ke Kepulauan Seribu memang memerlukan mereka.