KAMMI Makassar akan Kerahkan 500 Orang

Makassar (ANTARA News) - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berencana Makassar, Sumatra Selatan, akan mengerahkan 500 orang dalam aksi unjuk rasa pada 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 28 Januari mendatang.

Ketua KAMMI Makassar Jihad Harun Sandiah saat menggelar jumpa pers di Makassar Selasa mengatakan, aksi tersebut dilakukan guna memprotes pemerintah yang dinilai belum merealisasikan program pembangunan 100 harinya.

Namun, sebelum berunjuk rasa bersama elemen-elemen masyarakat dan mahasiswa lainnya, KAMMI terlebih dahulu akan melakukan aksi solo pada 27 Januari sebagai pra kondisi di gedung DPRD Sulawesi Selatan.

Dia mengatakan, ada lima poin tuntutan saat unjuk rasa besar-besaran nanti. Yakni, menuntut pemerintah menghentikan semua bentuk perdagangan bebas dengan pihak asing, karena hal itu dinilai merugikan masyarakat kecil.

Kedua, menuntut penyelesaian kasus Bank Century dengan menghadirkan Yudhoyono pada rapat Pansus DPR. Ketiga, Pansus DPR harus bebas dari intervensi untuk menjaga independensi keputusan yang dihasilkannya.

Keempat, menangkap dan mengadili para mafia hukum serta menuntut penegakan supremasi hukum, dan kelima, menghentikan segala bentuk pembohongan kepada rakyat.

"Kami berkesimpulan, 100 hari kepemimpinan SBY gagal total," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Kebijakan Publik KAMMI Makassar Munatsir, menambahkan, organisasi tersebut telah melakukan survei dengan membagikan kuisioner pada pekan lalu, guna mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat pada realisasi program pemerintah.

Hasilnya, kata dia, rata-rata dari 10 orang yang disurvei, sembilan menyatakan tidak tahu program pembangunan yang telah dilaksanakan sementara satu orang menyatakan tahu, namun dengan catatan belum melihat realisasi konkrit program tersebut.

"Kita juga telah mengevaluasi 100 hari program pemerintah. Kebanyakan tidak pro pada rakyat," katanya.

Ia mengatakan, kedepan pihaknya akan mengedukasi masyarakat untuk kritis terhadap jalannnya roda pemerintahan, jika program pembangunan yang dijanjikan saat kampanye, tidak terealisasi.
(*)