"Bekerjalah tidak dengan cara biasa, melainkan kerja revolusioner dengan langkah-langkah raksasa disertai optimisme," katanya kepada peserta Forum Akselerasi Pembangunan Perikanan Budidaya 2010-2014 Wilayah Barat Indonesia, di Batam, Senin malam.
Dalam upaya menjadikan Indonesia pada 2015 sebagai penghasil produk perikanan terbesar di dunia, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan perikanan budidaya sebagai ujung tombak.
Kementerian itu akan memacu produksi perikanan budidaya pada 2014 menjadi 16,89 juta ton, meningkat spektakuler atau 353 persen ketimbang produksi pada 2009 yang hanya 4,78 juta ton.
Menteri menggambarkan, kerja revolusioner atau revolusi biru antara lain akan meliputi penyediaan pakan hasil dalam negeri, bibit dengan harga lebih murah ketimbang imporan, serta penyediaan jalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum bagi daerah tumbuh tempat pelelangan ikannya.
Soal optimisme, ia mengatakan, tengoklah China sebagai pembanding terbesar di sektor tersebut.
Panjang garis pantai China 32 ribu km, Indonesia 90 ribu km.
"Perairan teluknya 168 ribu ha, sedang kita 4,2 juta ha. Luas sungai-sungai di China untuk budidaya ikan air tawar 371 ribu ha, sedang di Indonesia 5,9 juta ha," katanya.
Dengan perbandingan itu, ternyata ekspor hasil kelautan dan perikanan Indonesia masih kalah daripada China, Peru, dan Vietnam.
"Kondisi tersebut", menurut Menteri, "disebabkan Indonesia kurang berani (dalam menetapkan besar pencapaian dan bekerja dengan cara tidak biasa- Red)."
Oleh karena itu, ia mengajak pemerintah daerah bersama semua komponen kelautan dan perikanan mengambil langkah-langkah berani menjadi yang terhebat di sub-sub sektor komoditas tertentu, misalkan udang, patin, kerapu, rumput laut, gurame atau lele.
Ia berharap balai-balai benih berlomba memproduksi bibit yang banyak dengan harga terjangkau dan stok yang memadai.
Kepada pengelola balai benih, dimintanya, supaya meningkatkan produksi bibit dan menjual dengan harga tanpa memikirkan retribusi untuk disetor kepada pusat sebagai penghasilan negara bukan pajak (PNBP).
Untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha budidaya perikanan, Menteri mengatakan, pemerintah sekarang meningkatkan pagu Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp5 juta hingga Rp500 juta, dari sebelumnya hanya Rp5 juta.
"Sebesar 70 persen nilai KUR dijamin pemerintah, 30 persen oleh peminjam," katanya.
Dalam mengembangkan produk perikanan budidaya, Menteri mengatakan cenderung tidak membiarkan harga pada pasar bebas, melainkan pemerintah tetap mengatur harga agar warga mayarakat kelautan dan perikanan sejahtera.
"Rakyat yang berproduksi harus mendapatkan pendapatan yang pasti," ujarnya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
