Wamen usulkan anggaran Rp43,3 triliun untuk program Kemenkeu 2021

Lima program pagu indikatif berdasarkan SKB Menkeu dan Bappenas Rp42,369 triliun. Dalam perjalanan diskusi lanjutan ada penyesuaian sehingga naik menjadi Rp43,307 triliun,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengusulkan pagu anggaran Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran (TA) 2021 sebesar Rp43,3 triliun kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Suahasil menyatakan jumlah tersebut mengalami kenaikan dari SKB antara Kemenkeu dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang sebesar Rp42,36 triliun.

“Lima program pagu indikatif berdasarkan SKB Menkeu dan Bappenas Rp42,369 triliun. Dalam perjalanan diskusi lanjutan ada penyesuaian sehingga naik menjadi Rp43,307 triliun,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Berdasarkan sumber dana, pagu anggaran Kementerian Keuangan TA 2021 meliputi rupiah murni sebesar Rp34,8 triliun dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp8,5 triliun.

Program-program yang mengalami perubahan adalah kebijakan fiskal dari Rp60,04 miliar naik Rp5,64 miliar menjadi Rp65,95 miliar dan pengelolaan penerimaan negara naik Rp291,55 miliar dari Rp1,94 triliun menjadi Rp2,23 triliun.

Kemudian program pengelolaan belanja negara dari Rp34,67 miliar turun Rp914,76 juta menjadi Rp33,75 miliar serta pengelolaan perbendaharaan, kekayaan, dan risiko turun Rp14,84 miliar dari Rp248,61 miliar menjadi Rp233,74 miliar.

Terakhir yaitu program dukungan manajemen naik Rp659,83 miliar dari Rp40,08 triliun menjadi Rp40,74 miliar.

Suahasil menuturkan untuk pengelolaan perbendaharaan, kekayaan, dan risiko sebesar Rp233,74 miliar berasal dari rupiah murni Rp213,08 miliar dan BLU Rp20,65 miliar.

Sementara itu untuk program dukungan manajemen yang mencapai Rp40,74 triliun berasal dari rupiah murni Rp32,25 triliun dan BLU Rp8,48 triliun.

Ia menjelaskan outcome untuk masing-masing program terdiri dari kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif serta penerimaan dari sektor pajak, kepabeanan, cukai serta PNBP yang optimal.

Selanjutnya penerapan anggaran berbasis kinerja di kementerian dan lembaga (K/L), ketepatan alokasi belanja pusat dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), serta pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan yang terkendali.

Kemudian juga pertanggungjawaban anggaran belanja yang efektif, efisien, dan akuntabel serta pengelolaan kekayaan negara yang efisien dan memberi manfaat finansial.

Untuk dukungan manajemen yang membutuhkan anggaran paling besar diharapkan mampu mengoptimalkan SDM, meningkatkan pengawasan internal yang bernilai tambah, sistem informasi yang terintegrasi, dan pelaksanaan tugas yang optimal.

Suahasil menegaskan anggaran untuk menjalankan program dukungan manajemen sangat tinggi karena mencakup komponen gaji karyawan.

"Dana ini besar karena sebagai dukungan manajemen, gaji ada di sini,” tegasnya.