"Penerapan itu untuk mengantiasipasi masuknya pembeli minyak tanah dari daerah lain sekaligus menekan harga di tingkat pedagang pengecer," kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi/UKM (Disprindagkop) Kota Bengkulu Jannatul Firdaus, Minggu.
Peraturan tersebut sudah diberlakukan beberapa pekan ini untuk mengantisipasi agar jatah warga kota Bengkulu tidak dijual ke pedagang luar.
Tiap KK mendapatkan jatah lima liter minyak tanah, sedangkan warga di luar kelurahan atau RT setempat hanya boleh membeli sekitar tiga liter, itupun setelah warga setempat sudah mendapatkan jatah.
Para pemilik pangkalan diimbau menjual minyak tanah sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp2.780 perliter mengacu pada SK Gubernur Bengkulu No T. 170.XXXV tahun 2008 tanggal 12 Juni 2008.
Meski SK gubernur itu sudah dikeluarkan, tetapi ada juga pedagang yang menjual Rp5.000 perliter, katanya.
Di Kota Bengkulu saat ini terdapat 113 unit pangkalan minyak tanah. Pangkalan tersebut tersebar di 67 kelurahan.
Sementara itu, Asisten II Provinsi Bengkulu Ir H Fauzan Rahim menyatakan, stok minyak tanah untuk Provinsi Bengkulu masih cukup, perhari dipasok 120 kiloliter, bahkan di beberapa daerah sudah dilakukan operasi pasar sebanyak dua kali.
"Kalau ada yang menjual di atas HET jelas tidak diperbolehkan. Kita juga nanti akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk kembali memantau harga minyak, jika masih ada pangkalan yang membandel kita rekomendasikan untuk dicabut izin usahanya," katanya menegaskan.
Seorang warga Jalan Gading Cempaka Penurunan Kota Bengkulu Hari (35), mengakui setiap pembelian minyak tanah di pangakalan tetap menunjukan tanda KK, kalau tidak ada fotokopi KK itu pemilik pangkalan enggan memberikan minyak tanah.
"Pola tersebut sangat membantu warga untuk mendapatkan minyak tanah, kalau sebelumnya minyak tanah banyak diborong warga dari luar," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
